Bandung, MEDIASERUNI – DPRD Jabar periode 2024-2029 siap menghadapi tantangan besar di awal masa jabatan mereka. Komisi I DPRD, yang membawahi bidang pemerintahan dan pelayanan publik, diharapkan segera menyelesaikan sejumlah pekerjaan penting yang tertunda dari periode sebelumnya.
Ketua Komisi I DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati menegaskan, peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), menjadi prioritas.
Menurutnya, kedua instansi ini memegang peran krusial dalam pelayanan publik yang lebih baik di Jawa Barat. “Kami ingin melihat perubahan nyata di tingkat kabupaten dan kota, terutama dalam pengelolaan BPSDM dan DPMD agar lebih optimal,” jelas Rahmat, dikutip Minggu 13 Oktober 2024.
Selain itu, isu terkait kepegawaian, khususnya status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PPPK paruh waktu, menjadi perhatian serius Komisi I. Rahmat menekankan pentingnya kepastian bagi pegawai OPD terkait status kepegawaian mereka, baik sebagai ASN maupun PPPK.
Menghadapi potensi penurunan pendapatan daerah pada 2025 akibat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Rahmat mendorong optimalisasi aset-aset daerah melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan upaya peningkatan pendapatan lainnya.
“Optimalisasi aset provinsi dapat membantu meningkatkan pendapatan dan memastikan keamanan legal aset-aset tersebut,” tambah Rahmat. Komisi I juga berkomitmen untuk mendorong pencabutan moratorium pembentukan daerah otonom baru (DOB).
Saat ini, ada sembilan hingga sepuluh calon DOB yang diajukan Pemdaprov Jabar. Menurut Rahmat, pembentukan DOB sangat penting bagi masa depan pembangunan Jawa Barat.
Komisi I akan terus mendorong peningkatan indeks pelayanan publik dan inovasi daerah, dengan fokus pada fungsi utama DPRD yakni anggaran, legislasi, dan pengawasan.
Rahmat juga menekankan pentingnya kolaborasi antara anggota DPRD dengan mitra kerja, khususnya dalam persiapan penganggaran, agar program-program prioritas dapat terealisasi dengan baik.
Dengan visi yang jelas, Komisi I DPRD Jawa Barat berharap dapat menjawab tantangan-tantangan tersebut dan membawa perubahan yang signifikan bagi masyarakat Jawa Barat. (Ari/*)
