Pemalang, – MEDIASERUNI.ID –
Upaya menciptakan pelayanan publik yang bersih, profesional, dan berintegritas tinggi kembali diperkuat oleh Polres Pemalang melalui pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kegiatan ini digelar di Aula Tribrata Mapolres Pemalang pada Rabu 13 Agust 2025
Acara tersebut turut dihadiri Bupati Pemalang Anom Widiyantoro, jajaran Forkopimda, serta sejumlah tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Anom mengapresiasi langkah Polres Pemalang yang dinilainya sebagai komitmen nyata untuk memperkuat budaya kerja bersih dari praktik-praktik korupsi.
“Semoga pencanangan ini benar-benar menjadi pondasi untuk membangun sistem kerja yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ungkapnya.
Bupati Anom juga menegaskan pentingnya memaknai pencanangan ini sebagai titik awal reformasi birokrasi yang lebih efektif dan efisien. Menurutnya, pelayanan publik harus dijalankan dengan cepat, tepat, dan profesional agar kepercayaan masyarakat terus meningkat.
Lebih jauh, ia berharap semangat positif yang ditunjukkan oleh Polres Pemalang dapat menjadi inspirasi bagi instansi pemerintah lainnya di Kabupaten Pemalang. “Saya ingin semangat ini menular, sehingga seluruh institusi kita bersama-sama membangun Pemalang yang bersih dan melayani,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Pemalang AKBP Rendy Setia Permana menekankan bahwa pembangunan Zona Integritas bukan sekadar seremoni, melainkan komitmen nyata menuju WBK dan WBBM. Menurutnya, kedua predikat tersebut adalah indikator penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berintegritas tinggi.
“Polres Pemalang berkomitmen memberikan layanan yang mudah, murah, cepat, dan bebas dari pungutan liar. Kami ingin masyarakat merasakan langsung manfaat dari perubahan ini,” tegas Kapolres.
Dengan pencanangan Zona Integritas ini, diharapkan seluruh jajaran Polres Pemalang semakin konsisten menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, sekaligus menjadi teladan dalam membangun budaya kerja bebas korupsi di lingkungan pemerintahan dan pelayanan publik.
