Pemalang MEDIASERUNI.ID – Perjuangan Walisongo Indonesia Laskar Sabilillah atau PWI LS secara resmi mengembalikan dana bantuan pengobatan dari Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Langkah ini diambil sebagai bentuk protes atas sikap yang dinilai tidak netral dari Pemkab, khususnya Bupati Anom Widiyantoro, terkait insiden bentrokan di Desa Pegundan, Kecamatan Petarukan.
Dalam konferensi pers yang digelar Senin 4 Agustus 2025, Andi Rustono selaku perwakilan PWI LS menyampaikan kekecewaannya terhadap keberpihakan pemerintah daerah kepada Front Pembela Islam (FPI) saat pengajian yang menghadirkan Rizieq Shihab beberapa waktu lalu.
Acara tersebut memicu bentrokan antara massa FPI dan PWI LS, yang mengakibatkan belasan anggota PWI LS mengalami luka-luka.
“Pemerintah Kabupaten Pemalang, dalam hal ini Bupati Anom, kami nilai tidak netral dan condong membela salah satu pihak, yaitu FPI. Ini yang sangat kami sayangkan,” tegas Andi Rustono dalam konferensi pers yang turut dihadiri oleh Kyai Ismail Husen dan rombongan dari PWI LS.
Sebagai bentuk protes simbolik, PWI LS mengembalikan uang bantuan pengobatan senilai Rp21.647.000 yang sebelumnya diberikan oleh Pemkab Pemalang pasca-bentrokan.
Tak hanya itu, mereka juga menyerahkan seikat buah kelapa sebagai simbol sindiran terhadap sikap ‘cuek’ dan tidak berpihak pada keadilan.
Penyerahan kembali bantuan dilakukan di tengah pengamanan ketat yang melibatkan personel Kepolisian dan Satpol PP. Meski berlangsung damai, suasana konferensi pers tetap terasa tegang.
Andi Rustono menegaskan bahwa langkah ini bukan semata-mata soal uang, melainkan sebagai bentuk pernyataan moral.
“Bantuan itu tidak sebanding dengan luka fisik dan batin yang kami derita. Yang kami butuhkan adalah keadilan dan keberpihakan pada kebenaran,” ujarnya.
PWI LS mendesak Pemkab Pemalang untuk mengambil sikap yang lebih objektif dan netral dalam menghadapi konflik antarormas, serta tidak menunjukkan keberpihakan yang dapat memperkeruh situasi sosial masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Pemalang maupun Bupati Anom terkait aksi pengembalian bantuan tersebut. (Darmo).
