JAKARTA, MEDIASERUNI.ID – Anggota DPR RI Rizal Bawazier menyoroti berbagai persoalan strategis sektor gula nasional dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah kementerian dan lembaga terkait di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (8/4/2026).
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian, Wakil Menteri Perindustrian, serta pimpinan sejumlah BUMN pangan dan perkebunan. Agenda utama pertemuan ini adalah membahas target swasembada gula nasional yang ditargetkan tercapai pada tahun 2027.
Dalam rapat tersebut, Rizal Bawazier menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antar kementerian agar target swasembada gula tidak hanya menjadi wacana.
“Pemerintah harus memastikan kebijakan yang dibuat tidak saling bertabrakan. Saat ini masih ada tumpang tindih aturan, khususnya terkait kewajiban importir gula rafinasi yang juga diwajibkan memiliki kebun tebu,” ujarnya dalam rapat.
Selain persoalan regulasi, Rizal juga menyoroti rencana restrukturisasi sejumlah perusahaan gula milik negara. Salah satu wacana yang dibahas adalah rencana penggabungan PT PG Rajawali I dan PT PG Rajawali II ke dalam holding PTPN Group.
Menurutnya, langkah tersebut perlu dikaji secara matang agar mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas industri gula nasional.
“Penggabungan ini harus benar-benar memberikan dampak nyata bagi peningkatan produksi gula nasional, bukan sekadar restrukturisasi administratif,” kata Rizal.
Tak hanya itu, rapat juga membahas persoalan impor bioetanol berbahan molase yang dinilai berpotensi memengaruhi industri dalam negeri.
Rizal meminta pemerintah lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan impor agar tidak merugikan petani tebu dan pelaku industri gula nasional.
Dalam kesempatan yang sama, ia juga menyinggung penyelesaian sejumlah aset milik PTPN III yang hingga kini masih menghadapi berbagai persoalan hukum dan administratif.
Menurutnya, penyelesaian masalah aset tersebut penting agar tidak menghambat kinerja BUMN perkebunan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Rapat dengar pendapat ini diharapkan mampu menghasilkan solusi konkret untuk memperkuat industri gula nasional sekaligus memastikan target swasembada gula pada 2027 dapat tercapai.
Pemerintah dan DPR pun sepakat untuk terus melakukan koordinasi intensif guna mempercepat berbagai langkah strategis di sektor gula nasional.
