Bandung Barat, MEDIASERUNI.ID – Selain persoalan sarana produksi dan pemasaran hasil pertanian, aspirasi juga datang dari para petani mandiri di Kecamatan Gunung Halu, yang hingga kini belum tergabung dalam kelompok tani.
Kondisi tersebut membuat mereka kesulitan mengakses berbagai program bantuan pemerintah yang umumnya disalurkan melalui kelembagaan kelompok tani resmi.
“Kami petani mandiri berharap pemerintah memberikan arahan dan pendampingan dalam proses pembentukan kelompok tani yang legal, terorganisir, serta memiliki akses terhadap berbagai program pemberdayaan,” ucap petani mandiri Gunung Halu.
Ia mewakili teman-temannya sesama petani mandiri dalam Reses III Masa Sidang Tahun 2025-2026 Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKS, Hj. Sri Dewi Anggraeni, S.E., di Kecamatan Gunung Halu.
Menurutnya, keberadaan kelompok tani menjadi syarat penting untuk memperoleh bantuan, pelatihan, hingga dukungan pengembangan usaha pertanian.
Menanggapi hal tersebut, Sri Dewi Anggraini menegaskan, masukan dari masyarakat, khususnya para petani, akan menjadi perhatian serius. Ia menyebut kebutuhan petani kopi, petani buah, maupun petani mandiri di Gunung Halu merupakan bagian penting dari pembangunan sektor pertanian yang berkelanjutan.
“Reses merupakan kesempatan bagi kami untuk mendengar langsung suara masyarakat. Aspirasi para petani kopi, petani buah, maupun petani mandiri di Gunung Halu menjadi catatan penting yang akan kami kawal dan perjuangkan sesuai kewenangan yang ada di tingkat Provinsi Jawa Barat,” tegas Sri Dewi.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, kelompok tani, dan para petani mandiri dapat semakin diperkuat sehingga seluruh pelaku pertanian memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses program bantuan, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. (Chandra)
