Pemalang, MEDIASERUNI.ID – Rencana kegiatan study tour yang digagas sejumlah Taman Kanak-Kanak (TK) Pertiwi di Kabupaten Pemalang menuai sorotan tajam. Kebijakan tersebut dinilai tidak hanya memberatkan secara finansial, tetapi juga berpotensi menjadi praktik pungutan terselubung terhadap wali murid.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, TK Pertiwi Pelutan merencanakan perjalanan study tour ke Yogyakarta pada 10 April 2026 dengan biaya sebesar Rp850.000 per siswa. Ironisnya, siswa yang tidak mengikuti kegiatan tersebut tetap dibebankan biaya hingga Rp550.000.

Kebijakan ini memicu kekecewaan para orang tua. Mereka menilai penarikan biaya bagi siswa yang tidak ikut perjalanan sama sekali tidak masuk akal dan menambah tekanan ekonomi keluarga, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan pas-pasan.

Baca Juga:  Anggarkan 1,5 Miliar Atasi Banjir, Pemkab Karawang Sidak Drainase

Ketua Aliansi Wartawan Pantura Bersatu (AWPB), Alwi Assagaf, menyebut kebijakan tersebut patut dipertanyakan. Menurutnya, kegiatan yang dikemas dengan label edukasi tidak seharusnya menjadi beban tambahan bagi orang tua.

“Kalau anak tidak ikut kegiatan, kenapa masih harus membayar ratusan ribu rupiah? Ini jelas menimbulkan tanda tanya besar. Jangan sampai kegiatan sekolah justru berubah menjadi ladang bisnis berkedok study tour,” ujar Alwi.

Selain soal biaya, aspek keselamatan dan relevansi kegiatan juga dipersoalkan. Jarak perjalanan dari Pemalang menuju Yogyakarta dinilai terlalu jauh untuk anak usia taman kanak-kanak. Sejumlah orang tua bahkan mengaku lebih memilih menyimpan dana pendidikan anak untuk kebutuhan masuk sekolah dasar, seperti seragam, buku, dan perlengkapan belajar.

Baca Juga:  Ingin Lebih Substantif Pansus 13 DPRD Bandung Dalami Raperda Ketertiban

Keluhan serupa juga muncul dari TK Pertiwi Sewaka yang disebut merencanakan perjalanan study tour ke Semarang dengan estimasi biaya sekitar Rp450.000 per siswa.

Menyikapi polemik ini, AWPB mendesak Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan segera melakukan evaluasi terhadap rencana kegiatan tersebut agar tidak merugikan masyarakat.

“Pemerintah daerah harus hadir. Jangan sampai kebijakan sekolah justru menimbulkan tekanan bagi orang tua maupun anak yang tidak ikut kegiatan. Jika memang memberatkan, sebaiknya rencana itu dibatalkan,” tegas Alwi.

Sampai berita ini diturunkan, pihak TK Pertiwi Pelutan maupun TK Pertiwi Sewaka belum memberikan tanggapan resmi meski upaya konfirmasi telah dilakukan.