Pemalang, – MEDIASERUNI.ID – Politisi dan Tokoh PDI Perjuangan Kabupaten Pemalang, Slamet Efendi yang akrab dipanggil SE angkat bicara terkait dinamika yang tengah berkembang di Pemalang, khususnya rencana aksi demo yang digelar oleh Aliansi Pemalang Bersatu pada 4 September mendatang.
Dalam perbincangan santai, SE mengaku kini kesehariannya lebih banyak diisi dengan aktivitas keluarga bersama cucu, serta mengelola usaha kecil-kecilan seperti kafe dan beberapa kegiatan swasta lainnya. “Ya, jadi masih ada kesibukan, enggak nganggur-nganggur banget,” ujarnya sembari tersenyum, Senin 01/09/2025
Terkait isu yang ramai belakangan, SE menegaskan bahwa aksi demonstrasi adalah bagian dari penyampaian aspirasi masyarakat yang harus dihormati. “Demo itu sah, jangan alergi terhadap aspirasi. Temui saja, asal tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum,” tegasnya.
Menurutnya, gelombang kekecewaan masyarakat muncul lantaran adanya pergeseran prioritas program pemerintah daerah yang dinilai tidak sejalan dengan janji kampanye. Selamet menyebut, program padat karya yang seharusnya membantu masyarakat justru terabaikan, sementara proyek pembangunan City Walk didahulukan.
“Padahal dalam 12 poin janji kampanye Bupati Anom Widiyantoro dan Wakilnya Nurkholies, tidak ada City Walk. Yang ada adalah program-program kerakyatan seperti padat karya. Kalau itu dijalankan, pemuda kita yang banyak menganggur bisa ikut berdaya,” ungkapnya.
SE menilai persoalan ini bermula dari kebuntuan komunikasi politik antara masyarakat dan pemerintah. Ia bahkan menyinggung peran Badan Kesbangpol yang menurutnya kurang tepat dalam merespons dinamika di lapangan. “Kesbangpol itu kan pembina ormas, harusnya menjembatani, bukan justru terkesan membenturkan masyarakat dengan pemerintah,” tambahnya.
Meski begitu, ia tetap mendorong agar pemerintah membuka ruang dialog dengan warga, bukan hanya mengandalkan jargon atau pengamanan semata. “Kalau dari awal dikomunikasikan, saya yakin demo besar-besaran bisa dihindari. Aspirasi bisa disampaikan lewat musyawarah, silaturahmi, atau forum terbuka,” tuturnya.
Di akhir, SE berharap Pemkab Pemalang mampu menempatkan kembali program prioritas sesuai janji kampanye, sambil mengedepankan komunikasi yang sehat dengan masyarakat. “Demo itu bukan ancaman, melainkan alarm bahwa ada yang harus diperbaiki. Tinggal bagaimana pemerintah mau mendengar atau tidak,” pungkasnya.
