Kota Bandung, MEDIASERUNI – Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektoral Operasi Mantap Praja Lodaya 2024 berlangsung di aula Ditlantas Polda Jabar, Kota Bandung, Senin 12 Agustus 2024.

Rakor dilaksanakan dalam rangka pengamanan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Tahun 2024 di wilayah hukum Polda Jabar, langsung dihadiri Penjabat Gubernur Jabar Bey Machmudin.

Bey mengatakan Jabar memiliki jumlah pemilih sebanyak 35 juta orang dan lebih dari 73.000 Tempat Pemungutan Suara (TPS) tersebar di 27 kabupaten dan kota.

“Pengamanan komprehensif dan koordinasi yang kuat menjadi kunci keberhasilanĀ  penyelenggaraan pemilu yang aman, damai, dan tertib,” ucap Bey Machmudin.

Baca Juga:  Bey Machmudin Panen Bawang Merah di Bekasi, Dorong Produksi Bawang Merah Jabar Ditingkatkan

Salah satu aspek yang sangat krusial dalam pengamanan pemilu adalah logistik, mulai dari distribusi surat suara hingga alat-alat pemungutan lainnya harus dijaga dengan ketat.

“Kerja sama yang erat antara kepolisian, TNI, dan seluruh perangkat daerah juga penting untuk memastikan bahwa tidak ada celah yang dapat dimanfaatkan pihak-pihak yang ingin mengganggu jalannya pemilu,” lanjut Bey.

Selain itu, Bey menjelaskan, di era digital ini pengamanan siber perlu menjadi prioritas utama. Potensi ancamannya dari penyebaran hoaks, disinformasi dan upaya peretasan yang dapat mengganggu jalannya pemilu.

Baca Juga:  KPU Karawang Diskusi Publik Partisipasi Politik Perempuan di Pilkada Karawang 2024

“Saya mendorong seluruh instansi terkait untuk meningkatkan kemampuan deteksi dini terhadap ancaman siber dan membangun sistem yang mampu merespons cepat terhadap segala bentuk gangguan di dunia maya,” ungkapnya.

Tak hanya pengamanan aspek fisik, Bey menyebut, aspek nonfisik seperti stabilitas sosial, ekonomi, dan politik perlu memiliki pemahaman yang sama, juga komitmen yang kuat dalam menjaga integritas pemilu.

“Kesadaran akan potensi kerawanan yang dapat mengganggu jalannya proses demokrasi harus diantisipasi dengan cermat baik itu dari ancaman siber, hoaks maupun potensi konflik sosial,” ujarnya. (Ari/*)