PEMALANG, MEDIASERUNI.ID – Menurunnya alokasi Dana Desa (DD) di Kabupaten Pemalang menjadi perhatian serius kalangan legislatif. Komisi A DPRD Pemalang mendorong pemerintah daerah menyiapkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari APBD guna menjaga keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik di desa.
Usulan tersebut disampaikan Anggota Komisi A DPRD Pemalang, Heru Kundhimiarso, saat rapat kerja bersama Dispermasdes, Inspektorat, serta perwakilan kepala desa di ruang rapat Komisi A DPRD Pemalang, Senin (18/5/2026).
Menurut Heru, pemangkasan Dana Desa berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah desa dalam menjalankan program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Karena itu, ia menilai intervensi anggaran dari pemerintah kabupaten menjadi langkah yang mendesak dilakukan.
“Desa memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi daerah. Saat anggaran dari pusat menurun, pemerintah daerah harus hadir memberikan solusi konkret,” ujar politisi PKB tersebut.
Heru mengusulkan alokasi BKK berkisar Rp500 juta hingga Rp1 miliar per desa setiap tahun agar roda pemerintahan desa tetap berjalan optimal. Namun demikian, ia juga mengingatkan seluruh pemerintah desa untuk tetap mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
Sementara itu, Kepala Desa Surajaya, Kecamatan Pemalang, Wasno, mengaku kondisi desa saat ini cukup berat akibat penurunan Dana Desa yang disebut mencapai sekitar 70 persen.
“Kami sangat merasakan dampaknya, terutama terhadap pembangunan dan program pemberdayaan masyarakat,” kata Wasno.
Ia berharap Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat merealisasikan tambahan bantuan keuangan agar aktivitas pembangunan di desa tidak terhenti.
