Karawang, MEDIASERUNI.ID – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait, kunjungan kerja ke Perumahan Ayyasa Residence, Desa Cengkong, Kecamatan Purwasari, Karawang, Jawa Barat, Selasa 4 Maret 2025.
Kunjungan ini dalam rangka meninjau peletakan batu pertama rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sebagai bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun tiga juta rumah tahun ini.
Menurut Maruarar, sebanyak 14.500 unit rumah subsidi akan dibangun, yang setara dengan 0,5% dari total tiga juta rumah yang ditargetkan tahun ini.
“Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar kepada masyarakat berpenghasilan rendah dengan kebijakan pro-rakyat. Program ini ditujukan bagi mereka yang berpenghasilan di bawah Rp 8 juta per bulan,” ujar Maruarar kepada awak media.
Ia menegaskan dalam rangka mendukung program ini, pemerintah telah memberikan berbagai insentif, seperti pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk rumah di bawah Rp 2 miliar hingga Juni 2025, gratis Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
“Subsidi ini tidak hanya untuk anggota TNI dan Polri, tetapi juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak memiliki gaji tetap tetapi memiliki penghasilan,” tambahnya.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, berapa pertimbangan dari pertemuan hari ini. Sebagai langkah strategis, Gubernur Dedi Mulyadi berencana menggelar rapat koordinasi dengan para kepala daerah dan wali kota se-Jawa Barat pada Selasa depan.
Rapat tersebut juga akan melibatkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna mengevaluasi tata ruang di Jawa Barat.
“Kami ingin memastikan daerah resapan air di kawasan pegunungan tetap terjaga dan tertata dengan baik,” ujar Dedi Mulyadi.
Ia juga meminta Kementerian PKP untuk melakukan audit terhadap pengembang yang nakal dan merugikan masyarakat. Banyak kasus terjadi di mana masyarakat sudah membayar rumah subsidi, tetapi tidak kunjung mendapatkannya.
“Banyak yang membeli lebih dari satu rumah subsidi untuk disewakan, sehingga program ini tidak tepat sasaran. Lebih ironisnya lagi, ada dugaan bahwa dana negara yang seharusnya dinikmati masyarakat malah menguntungkan pengembang,” ungkapnya.
Selain itu, Dedi juga menyoroti pengembang yang menjanjikan perumahan bebas banjir, tetapi kenyataannya justru mengalami banjir setinggi dua meter. Ia menegaskan bahwa akan dilakukan audit untuk mengetahui apakah kesalahan terletak pada pengembang atau tata ruang yang kurang tepat.
“Kami akan memastikan bahwa pembangunan rumah subsidi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak hanya menjadi keuntungan bagi segelintir pihak,” tegasnya.
Turut hadir dalam kunjungan tersebut Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta sejumlah pejabat tinggi, termasuk Irwasum Polri Komjen Pol. Dedi Prasetyo.
Hadir juga Kapolda Jawa Barat Irjen Pol. Akhmad Wiyagus, dan Kapok Sahli TNI Brigjen Arh. Albertus Magnus Suharyadi. Selain itu, Direktur Utama PT Asabri Jepri Haryadi, perwakilan BTN, perwakilan Tapera, serta tamu undangan lainnya juga turut serta dalam agenda ini. (Davi)
