Bandung Barat, MEDIASERUNI.ID – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Hj. Sri Dewi Anggraini, menyelenggarakan kegiatan Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026, di Kantor DPD PKS Kabupaten Bandung Barat, Minggu 24 Mei 2026.
Kegiatan dihadiri kader dan perwakilan pengurus PKS dari berbagai kecamatan di Kabupaten Bandung Barat, berlangsung dalam suasana hangat penuh semangat kebersamaan.
Hj. Sri Dewi Anggraini Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, dan membidangi urusan perekonomian, perdagangan, perindustrian, ketahanan pangan, hingga pariwisata
“Pengawasan pemerintahan penting dilakukan, agar setiap program benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Anggota DPRD Jabar Daerah Pemilihan (Dapil) Jabar 3 Kabupaten Bandung Barat ini.
Dalam penyampaiannya, Legislator PKS ini menekankan bahwa pengawasan bukan sekadar agenda formal di ruang rapat, melainkan jembatan antara kebutuhan rakyat dengan kebijakan pemerintah.
Menurutnya, aspirasi masyarakat dari tingkat bawah harus menjadi bahan utama dalam menentukan arah pembangunan daerah.
“Kader dan pengurus di tingkat kecamatan merupakan mata dan telinga masyarakat. Karena itu, masukan dari lapangan sangat penting agar kebijakan pemerintah tepat sasaran dan tidak meleset dari kebutuhan warga,” ujar Sri Dewi.
Agenda DPRD Jabar yang dikemas dalam forum diskusi berlangsung interaktif. Berbagai persoalan mengemuka mulai dari penguatan UMKM, stabilitas harga kebutuhan pokok, pengembangan sektor wisata lokal, hingga dorongan terhadap ketahanan pangan berbasis masyarakat.
Para peserta juga menyampaikan harapan agar pemerintah provinsi semakin hadir dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi sekaligus penguatan peran kader dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Semangat partisipasi yang hadir di Kantor DPD PKS Kabupaten Bandung Barat terasa seperti “dapur gagasan” tempat berbagai aspirasi masyarakat diracik menjadi masukan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat.
Melalui program pengawasan ini, diharapkan sinergi antara legislatif dan masyarakat terus terjalin kuat demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. (Chandra)
