Bandung, MEDIASERUNI.ID – Malam puncak Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat berlangsung di Pasanggrahan Pancarasa, halaman Gedung Sate Bandung, ditutup dengan penampilan penyanyi Rizky Febian.
Rangkaian acara diawali rapat paripurna DPRD Jawa Barat dipimpin Ketua DPRD Buky Wibawa Karya Guna. Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan sejarah Jawa Barat dan pidato Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Rabu 19 Agustus 2026, malam.
Dalam pidatonya, Dedi Mulyadi menilai Jawa Barat memiliki modal besar untuk menjadi provinsi yang maju. Potensi tersebut mencakup sektor pertanian, kelautan, energi, geothermal, pembangkit listrik, industri hingga manufaktur.
Namun, menurutnya, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi masih belum merata. Kesenjangan antardaerah menjadi salah satu tantangan yang harus segera dibenahi melalui arah pembangunan dan pengelolaan anggaran yang lebih terukur.
“Evaluasi anggaran merupakan kunci dari orkestrasi pembangunan. Anggaran yang bersifat administratif sekarang sudah berubah menjadi teknis dengan memenuhi kebutuhan dasar dulu,” ujar Dedi.
Ia menyebut pendidikan dan kesehatan sebagai prioritas utama pelayanan dasar. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendorong penambahan ruang kelas, pemberian beasiswa serta penguatan pendidikan paket A, B dan C.
Di sektor ekonomi, Dedi menyoroti kesenjangan pendapatan antara kawasan industri seperti Bekasi dengan daerah seperti Majalengka, Kuningan dan Indramayu. Ia menegaskan investasi harus mampu menciptakan lapangan kerja dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di seluruh Jawa Barat.
Selain itu, efisiensi birokrasi menjadi agenda penting. Pemprov Jabar berencana merampingkan struktur organisasi, jumlah jabatan serta OPD agar belanja pemerintah lebih fokus pada kebutuhan pelayanan masyarakat.
Langkah serupa akan diterapkan pada badan usaha milik daerah (BUMD). Gubernur Dedi menyatakan BUMD akan ditata, diarahkan ke dalam holding BUMD Sanggabuana dengan pengelolaan profesional melalui seleksi terbuka.
“Di usia 81 Provinsi Jawa Barat ini, izinkan saya melakukan perubahan-perubahan mendasar untuk membangun profesionalisme dan postur pemerintahan yang memiliki keberpihakan kepada masyarakat,” tegasnya.
Menurut Dedi, perubahan tersebut diharapkan mampu memperkuat efisiensi pemerintahan sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan masyarakat di Jawa Barat. (*)
