Pemalang, MEDIASERUNI.ID – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak, Pemerintah Kecamatan Randudongkal mengambil langkah antisipatif dengan menggelar sosialisasi bagi berbagai unsur masyarakat. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (13/6/2026) itu menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh tahapan Pilkades berjalan lancar dan minim gesekan.
Dalam kegiatan tersebut, Camat Randudongkal Agus Mulyadi menegaskan bahwa keberhasilan Pilkades tidak semata ditentukan oleh terpilihnya kepala desa baru. Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah bagaimana masyarakat tetap menjaga kerukunan dan stabilitas wilayah selama proses demokrasi berlangsung.
“Perbedaan pilihan merupakan bagian dari demokrasi. Namun persatuan dan keamanan desa harus tetap menjadi prioritas bersama,” tegasnya di hadapan peserta sosialisasi.
Kegiatan yang melibatkan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, hingga kalangan pemuda itu sengaja dipusatkan di tingkat kecamatan. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pilkades.
Selain memberikan pemahaman mengenai tahapan pemilihan, peserta juga mendapatkan penjelasan terkait aturan terbaru yang menjadi pedoman pelaksanaan Pilkades. Mulai dari proses pencalonan, ketentuan kampanye, tata cara pemungutan suara, hingga mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan dibahas secara rinci.
Suasana sosialisasi berlangsung dinamis. Berbagai pertanyaan muncul dari peserta, terutama terkait pemutakhiran data pemilih dan langkah-langkah pencegahan potensi konflik di tingkat desa.
Pemerintah Kecamatan Randudongkal berharap melalui kegiatan ini seluruh panitia dan elemen masyarakat memiliki pemahaman yang sama terhadap regulasi yang berlaku. Dengan demikian, Pilkades serentak dapat berlangsung aman, tertib, transparan, sekaligus menghasilkan pemimpin desa yang mendapat legitimasi kuat dari masyarakat.
Sosialisasi ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat di desa, sekaligus memastikan pesta rakyat tersebut tidak meninggalkan perpecahan di tengah masyarakat.
