Bandung, MEDIASERUNI.ID – Komisi V DPRD Jawa Barat menyoroti program bernama Sekolah Manusia Unggul atau Sekolah Maung yang direncanakan beroperasi tahun ajaran 2026/2027.
Meski dinilai punya tujuan baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat, program ini diminta tidak dijalankan terlalu cepat agar tidak memunculkan persoalan baru di dunia pendidikan.
Melansir detikjabar, Senin 11 Mei 2026, Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung, menilai Konsep sekolah unggulan memang bisa menjadi langkah positif mencetak siswa berprestasi dan siap bersaing.
Namun, pelaksanaannya sebaiknya dilakukan bertahap melalui sistem proyek percontohan sebelum diterapkan secara luas. “Pemerintah perlu berhati-hati agar Sekolah Maung tidak justru memperkuat stigma sekolah favorit yang hanya diburu kelompok tertentu,” ucap Yomanius.
Ia khawatir, jika tidak dirancang matang, program ini bisa memunculkan kesenjangan akses pendidikan di masyarakat. Komisi V DPRD Jabar pun menyoroti pengalaman masa lalu terkait program Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) yang sempat menuai kontroversi hingga akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi.
Saat itu, RSBI dinilai berpotensi menciptakan perbedaan kualitas pendidikan dan memperlebar jarak antara sekolah unggulan dengan sekolah biasa.
Yomanius mengatakan partisipasi orang tua dalam mendukung pendidikan memang penting dan bisa membawa dampak positif terhadap proses belajar siswa.
Namun, ia mengingatkan jangan sampai keterlibatan tersebut justru menciptakan perbedaan perlakuan atau kesan kasta dalam sistem pendidikan. Saat ini, Dinas Pendidikan Jawa Barat mengusulkan sebanyak 41 Sekolah Maung mulai beroperasi pada tahun ajaran baru 2026.
Namun, Komisi V DPRD Jabar menilai jumlah itu terlalu banyak untuk tahap awal pelaksanaan program. Sebagai solusi, DPRD mendorong pemerintah memilih beberapa sekolah terlebih dahulu untuk dijadikan proyek percontohan, baik di tingkat SMA maupun SMK.
Evaluasi bertahap dinilai penting agar konsep, sistem pembelajaran, hingga dampaknya terhadap pemerataan pendidikan bisa benar-benar dikaji sebelum diperluas ke daerah lain.
Bahkan, Yomanius mengusulkan agar program dimulai dari satu lokasi yang dianggap paling siap, yakni di Purwakarta. Menurutnya, kesiapan anggaran, lahan, dan infrastruktur di wilayah tersebut dinilai cukup mendukung untuk menjadi tahap awal pengembangan Sekolah Maung di Jawa Barat. (*)
