Karawang, MEDIASERUNI.ID – Rencana pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Karawang masih menghadapi kendala utama berupa keterbatasan lahan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang terus berupaya memenuhi persyaratan dari Kementerian Sosial (Kemensos) agar program pendidikan gratis berasrama bagi masyarakat miskin tersebut dapat segera terealisasi.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Marwati, S.G., M.M., mengatakan pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan sejumlah persyaratan administrasi, salah satunya ketersediaan lahan sesuai standar Kemensos.
“Salah satu kendala yang kami hadapi adalah lahan yang belum tersedia sesuai persyaratan dari Kementerian Sosial,” kata Marwati kepada Mediaseruni, Selasa 15 Juli 2026.
Menurutnya, Pemkab Karawang sebenarnya telah memiliki lahan. Namun, luasnya belum memenuhi ketentuan Kemensos yang mensyaratkan lahan sekitar 5 hektare untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah tengah mengupayakan penambahan lahan sekitar 1,2 hektare melalui proses pengadaan yang dilanjutkan pada tahun anggaran 2026 setelah belum sempat terealisasi pada 2025.
“Target kami pada bulan Juli ini proses pengadaan lahan dapat berjalan sehingga persyaratan Kemensos bisa terpenuhi,” ujarnya.
Marwati menjelaskan, tanggung jawab Pemkab Karawang dalam program tersebut hanya menyediakan lahan beserta akses menuju lokasi. Sementara pembangunan fisik sekolah hingga penyediaan tenaga pendidik dan sumber daya manusia sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Untuk pembangunan gedung dan SDM semuanya berasal dari pemerintah pusat. Daerah hanya menyiapkan lahan dan aksesnya,” jelasnya.
Sekolah Rakyat nantinya menerapkan sistem boarding school atau asrama. Seluruh kebutuhan peserta didik, mulai dari tempat tinggal, konsumsi hingga fasilitas belajar akan ditanggung pemerintah.
“Ini sebenarnya sekolah yang sangat mahal, tetapi seluruh biaya makan, tempat tinggal, dan kebutuhan belajar ditanggung pemerintah. Siswa tinggal fokus belajar,” katanya.
Rencananya, Sekolah Rakyat akan dibangun di Kecamatan Tegalwaru. Lokasi tersebut dinilai sesuai karena mendukung konsep pendidikan berasrama.
Program ini diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga Desil 1 dan Desil 2, yakni kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Marwati menambahkan, keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan mampu menekan angka putus sekolah di Kabupaten Karawang yang hingga kini masih didominasi oleh faktor ekonomi.
“Masih banyak anak yang putus sekolah karena masalah ekonomi. Bahkan ada yang berhenti ketika tinggal beberapa saat lagi menyelesaikan pendidikan SMA,” ungkapnya.
Ia berharap seluruh proses persiapan dapat berjalan lancar sehingga Sekolah Rakyat segera dibangun dan menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan.
“Pendidikan merupakan salah satu cara paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan. Kami berharap program ini segera terealisasi dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat,” tutupnya. (Damar)
