“punishment” dalam rangka “binwas” (pembinaan dan pengawasan) pelaksanaan reformasi birokrasi, punishment tersebut saya nilai merupakan langkah dan keputusan yang wajar.
Perlu saya ingatkan bahwa dalam melaksanakan reformasi birokrasi termasuk birokrasi dilembaga pendidikkan.
Prinsip-prinsip “good governance” harus terus dilaksanakan secara konsisten.
Semua pihak yang terkait dalam manajemen pendidikan harus menerapkan prinsip-prinsip : transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independen, dan fairness.
Klo hal ini bisa dilaksanakan dengan baik Insya Allah good governance (termasuk bidang pendidikan) juga akan menjadi lebih baik.
Yang pada gilirannya IPM (indek pembangunan manusia) dari unsur pendidikan juga akan lebih baik,”terang Mantan (Sekda) Pemalang yang dijuluki Ndoro Sepuh. (Red/Mds)
