Lebih lanjut Khoerudin menegaskan, jika pemerintah daerah tidak bisa membuktikan dan fakta atas pembebasan tersebut, satu satunya jalan pemerintah harus bayar.
Hadir dalam rapat dengar pendapat di Aula Komisi I DPRD tersebut pihak DPPKAD, Bappeda, Bapenda, Kepala BPN, Danramil dan Kapolsek Karawang Kota. (Sarmin/Mds)
