JAKARTA, MEDIASERUNI.ID – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah X dari Fraksi PKS, Rizal Bawazier menerima kunjungan mahasiswa pascasarjana dalam sebuah audiensi yang membahas Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) beserta aturan pelaksanaannya, Selasa (12/5/2026).
Pertemuan yang berlangsung di kompleks parlemen tersebut berlangsung hangat namun penuh diskusi kritis. Para mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi dan pandangan akademis terkait pentingnya penguatan pengawasan terhadap tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
Dalam kesempatan itu, Rizal Bawazier menegaskan bahwa partisipasi kalangan akademisi, khususnya mahasiswa pascasarjana, sangat penting dalam proses pengawasan dan penyempurnaan kebijakan publik.
“Mahasiswa adalah bagian penting dari kekuatan intelektual bangsa. Masukan dari dunia akademik menjadi energi positif bagi DPR dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan,” ujar Rizal dalam forum diskusi tersebut.
Audiensi tersebut juga menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari efektivitas implementasi UU TPPU, transparansi aliran dana mencurigakan, hingga perlunya sinergi antar lembaga dalam pemberantasan kejahatan keuangan.
Suasana pertemuan tampak akrab. Dalam foto yang beredar di media sosial, Rizal terlihat berdialog langsung dengan para mahasiswa sebelum mengabadikan momen kebersamaan bersama peserta audiensi.
Kegiatan ini mendapat perhatian publik, terutama masyarakat dari wilayah Pekalongan, Pemalang, dan Batang yang merupakan bagian dari Dapil Jawa Tengah X. Banyak pihak menilai langkah Rizal menerima aspirasi mahasiswa menjadi bentuk keterbukaan wakil rakyat terhadap generasi muda dan dunia akademik.
Di media sosial, unggahan terkait pertemuan tersebut juga ramai mendapat respons positif. Warganet menilai dialog antara legislator dan mahasiswa penting untuk menjaga kualitas demokrasi sekaligus meningkatkan kesadaran publik terhadap isu pencucian uang yang berdampak luas pada perekonomian nasional.
Selain menjadi ajang silaturahmi, audiensi ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi konstruktif bagi penguatan regulasi dan penegakan hukum terkait tindak pidana pencucian uang di Indonesia.
