Subjudul: Anggota DPR RI sebut revisi regulasi koperasi penting untuk memperkuat ekonomi kerakyatan di tengah tantangan era digital.
JAKARTA, MEDIASERUNI.ID – Upaya memperkuat peran koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan terus mendapat perhatian serius dari DPR RI. Salah satu langkah strategis yang kini menjadi fokus adalah pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian yang masuk dalam daftar prioritas legislasi nasional.
Anggota DPR RI, Rizal Bawazier, menegaskan bahwa pembaruan regulasi koperasi menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab berbagai tantangan zaman, termasuk transformasi digital, akses pembiayaan, hingga peningkatan daya saing usaha masyarakat.
Dalam keterangannya yang dikutip dari unggahan media sosial pribadinya, Rizal menilai koperasi harus mendapatkan payung hukum yang lebih kuat agar mampu berkembang secara profesional dan memberikan manfaat lebih besar bagi anggotanya.
“RUU Perkoperasian diharapkan menjadi landasan baru bagi penguatan koperasi sebagai penggerak ekonomi rakyat,” ujarnya.
Menurutnya, koperasi memiliki peran penting dalam menciptakan pemerataan ekonomi, terutama di daerah. Karena itu, regulasi yang adaptif dan sesuai perkembangan zaman dinilai sangat diperlukan agar koperasi tidak tertinggal di tengah pesatnya pertumbuhan sektor usaha modern.
RUU tersebut juga diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan tata kelola organisasi, serta membuka peluang yang lebih luas bagi koperasi untuk berkolaborasi dengan berbagai sektor usaha.
Masyarakat dan pelaku koperasi menaruh harapan besar terhadap pembahasan regulasi ini. Kehadiran aturan yang lebih komprehensif diyakini dapat menjadi momentum kebangkitan koperasi nasional sekaligus memperkuat fondasi ekonomi berbasis gotong royong.
Dengan masuknya RUU Perkoperasian sebagai prioritas, DPR RI menunjukkan komitmennya dalam memperkuat sektor ekonomi rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah.
