Karawang, MEDIASERUNI.ID – Unjuk rasa ribuan Warga Desa Wadas terkait Kali Kalapa ke kawasan industri di Karawang dibatalkan, setelah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Karawang melakukan mediasi.
Aksi unjuk rasa direncanakan hari ini, 24 April 2025, menyusul keresahan warga Desa Wadas, terkait banjir dan longsor di Sungai Kali Kalapa akibat akibat limpasan air dari kawasan industri KIIC, KJIE, Pertiwi Lestari, dan Sedana Golf.
Pertemuan yang difasilitasi DLH Karawang, dihadiri berbagai pihak terkait, tercapai kesepakatan penyelesaian menyeluruh terhadap persoalan Kali Kalapa.
Selain Kepala DLH Karawang Iwan Ridwan, hadir dalam pertemuan itu Kabid SDA PUPR Aris Purwanto, perwakilan BBWS Citarum Heri Suherlan, Kepala Desa Wadas H. Junaedi, External Relation Division Head KIIC Bambang Sugeng.
Kemudian perwakilan kawasan KJIE Ery Dwianto, perwakilan kawasan Pertiwi Lestari Fahruroji, perwakilan Sedana Golf Antonius M, Camat Telukjambe Timur, Kapolsek, Danramil, serta aktifis lingkungan.
Kepala DLH Karawang Iwan Ridwan menyatakan, banjir di Kali Kalapa telah menjadi masalah selama empat tahun terakhir, dan berdampak langsung pada warga Desa Wadas.
“Sumber utama banjir berasal dari limpasan air hujan kawasan industri. Saat ini, sebagian kawasan seperti KIIC sudah hampir menyelesaikan komitmen, sementara lainnya masih tertinggal,” ujarnya.
Ridwan menegaskan penyelesaian masalah Kali Kalapa harus dituntaskan paling lambat akhir tahun 2025. “Kami sudah menandatangani berita acara bersama Dinas PUPR, BBWS, dan Muspika. Ini menjadi komitmen bersama,” tambahnya.
Kepala Desa Wadas H. Junaedi menyambut baik hasil rapat tersebut dan mengapresiasi adanya titik temu. “Saya mendesak dalam diskusi karena melihat langsung penderitaan warga setiap hari. Kami berharap pekerjaan dimulai secepatnya, idealnya antara Mei hingga Juli tahun ini,” tegasnya.
Meski aksi unjuk rasa resmi dibatalkan, Junaedi menegaskan warga akan terus memantau progres di lapangan. “Jika tidak ada realisasi, masyarakat bisa kembali turun ke jalan,” tegasnya.
Junaedi juga meminta kejelasan soal kompensasi untuk warga yang terdampak kerusakan rumah akibat banjir. Ia berharap pertemuan lanjutan akan segera digelar dengan melibatkan pemerintah daerah dan perwakilan masyarakat.
“Jika tidak ada progres nyata, warga bisa bergerak ke kawasan industri, kantor pemerintah, hingga ke gubernur atau kementerian,” tandas Kades Wadas Junaedi.
Sementara itu, pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) menyampaikan, pengerjaan penanganan Sungai Kali Kalapa akan dimulai Mei 2025, dimulai dari titik-titik kritis.
BBWS akan bertanggung jawab atas pengerjaan fisik, sedanhkan pihak kawasan industri akan berkontribusi melalui program CSR. (Davi)
