Bandung, MEDIASERUNI.ID – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKS, Hj. Sri Dewi Anggraini, S.E., menekankan pentingnya keberpihakan anggaran kepada masyarakat dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2027.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat pembahasan RAPBD 2027 Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat bersama mitra organisasi perangkat daerah (OPD), Rabu 28 Oktober 2026.
Dalam pembahasan tersebut, Sri Dewi mendorong agar alokasi anggaran untuk program-program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dapat ditingkatkan.
Menurutnya, penyusunan APBD tidak cukup hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga harus memperhatikan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
“Di tengah kondisi ekonomi yang masih dirasakan berat oleh sebagian masyarakat, pemerintah daerah perlu semakin cermat dalam menentukan prioritas anggaran. Program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat harus mendapat perhatian lebih, bahkan perlu ditingkatkan alokasinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah,” tegas Sri Dewi.
Ia menilai, kondisi masyarakat yang menghadapi beragam tantangan ekonomi menuntut pemerintah daerah untuk menyusun kebijakan anggaran secara responsif, terukur, dan tepat sasaran. Anggaran daerah diharapkan mampu mendukung kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memperkuat pelayanan publik dan pemberdayaan ekonomi.
Karena itu, Sri Dewi juga menekankan pentingnya sinergi antara DPRD dan mitra OPD dalam mengevaluasi program yang direncanakan. Setiap usulan kegiatan perlu dikaji berdasarkan urgensi kebutuhan, manfaat bagi masyarakat, serta efektivitas penggunaan anggaran.
Menurutnya, program yang berdampak langsung kepada masyarakat perlu menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menentukan prioritas belanja daerah, tanpa mengabaikan keberlanjutan pembangunan dan tanggung jawab fiskal pemerintah provinsi.
“Harapan kita, RAPBD Jawa Barat 2027 benar-benar disusun dengan mempertimbangkan kondisi riil masyarakat. Anggaran harus hadir sebagai instrumen untuk membantu menjawab persoalan warga, bukan sekadar menjadi angka-angka dalam dokumen perencanaan,” tambahnya.
Sri Dewi berharap, proses pembahasan RAPBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat Jawa Barat.
Dengan penentuan prioritas yang tepat dan pengawasan pelaksanaan yang konsisten, program pemerintah daerah diharapkan memberikan manfaat yang semakin luas, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan pelayanan dan pemberdayaan.
Melalui pembahasan RAPBD 2027, Sri Dewi menegaskan pentingnya memastikan setiap rupiah anggaran daerah direncanakan secara bertanggung jawab, tepat sasaran, dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat. (Candra)
