Jakarta, MEDIASERUNI.ID – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hj. Sri Dewi Anggraini, S.E, meneguhkan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat.

Hal itu terlihat melalui keikutsertaannya dalam kegiatan Bimbingan Teknis Nasional (BIMTEKNAS) PKS bertema “Kepemimpinan yang Melayani, Kebijakan Publik yang Inovatif” berlangsung di Jakarta pada 19–21 Oktober 2026.

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan, meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislatif, serta mendorong lahirnya kebijakan publik yang responsif, solutif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

“Kepemimpinan di lembaga legislatif tidak cukup hanya dijalankan melalui pelaksanaan tugas formal. Lebih dari itu, seorang wakil rakyat harus mampu hadir di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi, memahami persoalan, serta memperjuangkan solusi yang memberikan manfaat nyata,” ucap Sri Dewi, Senin 19 Oktober 2026.

Bimtek Nasional ini juga menjadi pengingat bahwa jabatan publik merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan, bukan hanya secara administratif, tetapi juga melalui hasil kerja yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Kepemimpinan yang melayani menuntut adanya empati, integritas, keterbukaan, dan kesediaan untuk mendengarkan suara masyarakat. Sementara itu, kepemimpinan yang inovatif menuntut keberanian menghadirkan gagasan baru, memperbaiki cara kerja, serta mencari solusi atas persoalan publik yang terus berkembang.

Dalam konteks pembangunan Jawa Barat, kedua prinsip tersebut perlu berjalan beriringan. Aspirasi masyarakat harus diterjemahkan menjadi kebijakan yang tepat sasaran, pengawasan yang efektif, dan program pembangunan yang memberikan dampak nyata.

Baca Juga:  Program KKN Mahasiswa Manajemen UBP Karawang, Pemberdayaan Disabilitas Jadi Pengusaha

Edukasi Publik: Bagaimana Menyikapi Kegiatan Bimtek

Keikutsertaan anggota legislatif dalam kegiatan bimbingan teknis perlu dipahami sebagai bagian dari proses peningkatan kapasitas dan profesionalisme. Namun, keberhasilan kegiatan semacam ini tidak semestinya hanya diukur dari terlaksananya acara atau materi yang diperoleh selama pelatihan.

Hal Penting Perlu Jadi Perhatian Bersama

1. Bimtek harus menghasilkan peningkatan kapasitas.

Materi yang diperoleh perlu memperkuat pemahaman terhadap fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, sekaligus meningkatkan kemampuan dalam membaca persoalan masyarakat dan merumuskan solusi.

2. Ilmu harus diterjemahkan menjadi kerja nyata.

Pengetahuan dan gagasan baru perlu diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, mulai dari menyerap aspirasi warga, memperjuangkan kebutuhan masyarakat, hingga mengawal pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

3. Inovasi harus menjawab persoalan masyarakat.

Kebijakan inovatif bukan sekadar menghadirkan program yang terlihat baru, melainkan mampu menyelesaikan persoalan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan.

4. Publik berhak melihat manfaat dan hasilnya.

Masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai tujuan kegiatan, hasil pembelajaran, serta tindak lanjut yang relevan dengan tugas kedewanan. Dengan demikian, kegiatan peningkatan kapasitas dapat menjadi bagian dari penguatan akuntabilitas pejabat publik.

5. Ukuran keberhasilan adalah dampak pengabdian.

Baca Juga:  Dorong Percepatan Pengembangan Bumdes, Kadis DPMD Sarankan Bundes Berbadan Hukum

Pada akhirnya, kualitas seorang pemimpin tidak hanya dilihat dari banyaknya kegiatan yang diikuti, tetapi juga dari integritas, kualitas keputusan, konsistensi memperjuangkan aspirasi, dan manfaat yang dirasakan masyarakat.

Komitmen untuk Jawa Barat

Melalui Bimtek Nasional ini, diharapkan semakin kuat komitmen para wakil rakyat untuk menghadirkan kepemimpinan yang dekat dengan masyarakat, terbuka terhadap perubahan, dan berorientasi pada penyelesaian persoalan.

Bagi Sri Dewi Anggraini, peningkatan kapasitas harus menjadi proses berkelanjutan yang bermuara pada pengabdian. Setiap pengetahuan baru harus membuka jalan bagi pelayanan yang lebih baik, sedangkan setiap kebijakan harus memiliki orientasi yang jelas terhadap kepentingan masyarakat.

Dukungan dan doa masyarakat diharapkan mengiringi seluruh rangkaian kegiatan agar berjalan lancar, membawa keberkahan, serta memberikan manfaat bagi kemajuan Jawa Barat.

Kepemimpinan yang melayani menghadirkan kepercayaan. Kepemimpinan yang inovatif melahirkan solusi. Dan pengabdian yang nyata menjadi ukuran keberhasilan seorang wakil rakyat. (Candra)