SUKABUMI, MEDIASERUNI.ID – Wakil Bupati Sukabumi H Andreas menuntut akurasi data berbasis by name by address dari seluruh jajaran pemerintahan untuk mengejar target prevalensi stunting Provinsi Jawa Barat di angka 5 persen.
Pernyataan itu H Andreas sampaikan saat membuka Bimbingan Teknis Laporan Konvergensi Stunting Desa Berbasis electronic Human Development Worker (eHDW) bagi Kader Pembangunan Manusia (KPM) dan admin desa, Selasa, 23 Juni 2026.
Kegiatan berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Sukabumi. Sebanyak 170 peserta dari kalangan KPM dan admin desa mengikuti bimtek yang terbagi dalam dua gelombang pelaksanaan.
Wabup menegaskan pendataan stunting harus berjalan tepat dan terstruktur menggunakan pendekatan by name by address. Dengan metode itu, intervensi pemerintah dapat menyasar individu secara presisi, bukan sekadar angka agregat wilayah.
H Andreas menilai stunting bukan hanya urusan satu dinas atau satu sektor. Penyelesaiannya memerlukan kolaborasi aktif lintas lini, mulai dari dinas terkait, kecamatan, hingga aparat pemerintah desa.
Ia menekankan target besar Pemprov Jawa Barat itu hanya bisa tercapai jika semua unsur bergerak bersama. Tidak ada satu pihak pun yang mampu menanggungnya sendiri tanpa sinergi yang solid.
Wabup juga menegaskan sinergi antarlini pemerintahan menjadi kunci agar sumber daya terkoordinasi optimal dalam mendukung anak-anak yang rentan stunting. Program yang berjalan sendiri-sendiri di masing-masing sektor dinilai tidak akan memberi dampak maksimal.
“Saya berharap seluruh jajaran, mulai dari dinas, kecamatan sampai desa, memberikan perhatian serius terhadap upaya penurunan stunting. Target yang besar ini harus dicapai dengan kerja sama dan gotong royong semua pihak,” ujar Wabup.
Ia secara khusus menyoroti peran strategis kader Posyandu dan Kader Pembangunan Manusia dalam mendukung percepatan program tersebut. Keduanya berada di garda terdepan dalam pengumpulan dan pembaruan data stunting langsung dari lapangan.
H Andreas menilai kualitas data yang para kader catat dari tingkat desa akan menentukan efektivitas seluruh program dan kebijakan pemerintah. Data yang tidak akurat menyebabkan intervensi meleset dari sasaran sesungguhnya.
“Kader Posyandu bekerja dengan penuh keikhlasan. Ketika data yang masuk baik dan akurat, maka proses tindak lanjut di perangkat daerah juga akan berjalan maksimal,” katanya.
Wabup Andreas turut mengajak seluruh pemangku kepentingan mencontoh semangat dan praktik baik yang telah dilakukan sejumlah desa dalam menekan angka stunting. Pengalaman positif desa-desa tersebut didorong untuk direplikasi di wilayah lain di Kabupaten Sukabumi.
Beberapa desa di Kabupaten Sukabumi tercatat menunjukkan kemajuan nyata dalam menekan stunting melalui penguatan data dan intervensi tepat sasaran. Praktik baik itu menjadi modal pembelajaran relevan bagi desa-desa lain yang masih berjuang mencapai target.
Ketua Forum KPM Kabupaten Sukabumi, Timan Sutiman, mengungkapkan bimtek kali ini mengumpulkan 170 peserta yang terbagi dalam dua gelombang pelaksanaan. Peserta terdiri dari KPM dan admin desa dari berbagai wilayah di Kabupaten Sukabumi.
Timan menjelaskan tujuan utama kegiatan adalah meningkatkan kapasitas kader dalam menyusun laporan konvergensi stunting berbasis eHDW. Penguatan kompetensi teknis ini langsung mendukung pencapaian target kinerja penurunan stunting tahun 2026.
Narasumber bimtek berasal dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI yang bergabung secara virtual. Keterlibatan kementerian pusat memperkuat urgensi penguasaan sistem eHDW dalam konteks kebijakan nasional penanganan stunting.
Aplikasi eHDW merupakan platform digital khusus pencatatan laporan konvergensi stunting berbasis data individu di tingkat desa. Sistem ini memudahkan KPM mendokumentasikan kondisi lapangan secara terstruktur agar dapat dipantau langsung oleh perangkat daerah.
Metode by name by address memungkinkan pemerintah mengidentifikasi setiap kasus stunting berdasarkan nama dan alamat yang spesifik, bukan hanya angka rata-rata. Pendekatan ini memperkuat ketepatan intervensi gizi dan kesehatan anak hingga ke tingkat kecamatan.
Jawa Barat menargetkan prevalensi stunting turun hingga 5 persen, menuntut kontribusi nyata dari setiap kabupaten dan kota. Kabupaten Sukabumi dituntut memperkuat kualitas data dan sinergi lintas sektor untuk mendukung target provinsi tersebut.
