PEMALANG, MEDIASERUNI.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang menggelar Rapat Paripurna yang sarat agenda strategis pada Selasa (11/8/2026). Di bawah pimpinan Wakil Ketua DPRD Slamet Ramuji, rapat yang turut dihadiri Pelaksana Tugas Bupati Pemalang Nurkholes ini menghasilkan kesepakatan penting terkait arah kebijakan anggaran tahun mendatang sekaligus pengesahan pertanggungjawaban keuangan daerah tahun 2025.
Agenda utama yang disepakati meliputi Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 beserta perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026. Momen penting ini ditandai dengan penandatanganan dokumen kesepakatan sekaligus Pakta Integritas, sebagai komitmen bersama menjaga tata kelola anggaran yang bersih dan akuntabel.
Selain menyepakati kerangka anggaran masa depan, rapat paripurna ini juga mengesahkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Langkah ini menandai selesainya peninjauan kinerja keuangan daerah pada tahun berkenaan, sekaligus menjadi dasar evaluasi menuju penyusunan anggaran yang semakin tepat sasaran.
Plt Bupati Pemalang Nurkholes menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas keterbukaan pikiran dan semangat kemitraan yang ditunjukkan selama proses pembahasan. Sinergi yang terjalin dinilai menjadi kunci tersusunnya dokumen-dokumen strategis tersebut dalam waktu yang tepat.
“Terima kasih kepada segenap anggota DPRD, khususnya Badan Anggaran, atas dukungan dan kerja samanya. Berkat sinergi yang terjalin, hari ini kita bersama-sama melahirkan dokumen penting: KUA-PPAS Tahun 2027 beserta perubahan KUA-PPAS Tahun 2026. Dokumen ini menjadi kompas kita dalam mengarahkan jalannya pemerintahan dan pembangunan daerah,” ujar Nurkholes.
Nurkholes menegaskan, setiap baris kebijakan dan angka yang tertuang dalam dokumen anggaran hendaknya tidak sekadar formalitas administratif. Lebih dari itu, semua disusun dengan tujuan mulia: membawa manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat Pemalang. Setiap rupiah yang dikelola harus mampu menjawab kebutuhan dan meningkatkan taraf kesejahteraan warga.
Pengesahan pertanggungjawaban APBD 2025 yang dilakukan dalam kesempatan yang sama pun dimaknai sebagai bukti kesungguhan bersama dalam menjaga transparansi. Keterbukaan dalam mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran menjadi landasan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Kemitraan yang sejajar dan rasa tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan lembaga perwakilan rakyat harus terus kita pelihara. Hubungan kerja yang harmonis dan saling melengkapi inilah yang menjaga roda pemerintahan tetap berjalan pada jalur yang benar, demi kepentingan masyarakat luas,” pesan Nurkholes.
Dengan tersepakatinya kerangka anggaran dan laporan pertanggungjawaban tersebut, Pemerintah Kabupaten Pemalang dan DPRD kini memiliki pijakan yang lebih kuat. Seluruh pihak berkomitmen menjadikan anggaran bukan sekadar deretan angka, melainkan instrumen nyata untuk mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan membawa Pemalang menuju kemajuan yang berkeadilan.
