Jakarta, MEDIASERUNI.ID – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, bersama tim hukumnya mengungkapkan keberatan terhadap proses hukum yang menimpa dirinya, lantaran dinilai sarat kepentingan politik.
Hal itu disampaikan Hasto dalam keterangan tertulisnya, diterima media ini, Selasa 18 Februari 2025, menyusul ststus tersangka terhadap dirinya.
Hasto menegaskan, berbagai pakar hukum, termasuk Prof. Dr. Amir Ilyas, Prof. Dr. Eva Achjani Zulfa, serta sejumlah ahli lainnya, telah melakukan kajian dan eksaminasi hukum.
Kajian dan eksaminasi itu terkait penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus suap, yang diduga melibatkan nama-nama seperti Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina.
Menurut Hasto, hasil kajian hukum sejumlah pakar menunjukkan bahwa penetapan tersangka terhadap dirinya tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Hasto juga mengkritik adanya intimidasi terhadap saksi Agustiani Tio, termasuk larangan berobat ke luar negeri untuk pengobatan kanker.
Tindakan intimidasi serupa juga disebut menimpa saksi Donny Istiqomah dan Kusnadi, yang dinilai melanggar prinsip keadilan dan kemanusiaan.
PDI Perjuangan, kata Hasto, tetap berkomitmen pada penegakan hukum yang adil, dan akan mengajukan praperadilan.
“Proses hukum tidak boleh digunakan sebagai alat kepentingan politik tertentu,” tegas Hasto.
Lebih lanjut, Hasto menyebutkan adanya dugaan penyalahgunaan kekuasaan oleh penyidik KPK, Rossa Purba Bekti, yang akan dilaporkan ke Dewan Pengawas KPK.
PDI Perjuangan juga menegaskan tetap mendukung pemberantasan korupsi selama dilakukan sesuai prinsip keadilan.
Sebagai langkah selanjutnya, Hasto memastikan tim hukum PDIP akan membuat laporan reami laporan resmi kepada Dewan Pengawas KPK pada 19 Februari 2025, terkait tuduhan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyidik KPK tersebut.
Hasto menyatakan bahwa langkah tersebut bertujuan untuk menjaga integritas KPK agar tetap fokus pada pemberantasan korupsi besar dan bebas dari pengaruh politik.
“Kami akan terus berjuang demi tegaknya keadilan yang sejati, bebas dari tekanan dan manipulasi politik,” tegas Hasto. (Davi)
