PEMALANG, MEDIASERUNI.ID – Ancaman kemarau panjang mulai dirasakan masyarakat Kabupaten Pemalang. Sedikitnya 30 desa yang tersebar di tujuh kecamatan kini mengalami krisis air bersih, sehingga Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pemalang meningkatkan intensitas distribusi bantuan air untuk memenuhi kebutuhan warga.
Data BPBD menunjukkan, wilayah yang terdampak berada di Kecamatan Pulosari, Watukumpul, Randudongkal, Warungpring, Belik, Bantarbolang, dan Bodeh, dengan jumlah warga yang terdampak diperkirakan mencapai 93.250 jiwa.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pemalang, Agus Ikmaludin, mengatakan pemerintah daerah telah menetapkan Status Darurat Bencana Hidrometeorologi Kekeringan sejak 1 Juli 2026 sebagai langkah percepatan penanganan dampak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga Oktober mendatang.
Menurut Agus, penetapan status darurat tersebut dilakukan setelah BPBD bersama pemerintah kecamatan melaksanakan asesmen lapangan dan menemukan sejumlah wilayah mulai mengalami penurunan ketersediaan air bersih, terutama di Kecamatan Belik dan Pulosari.
“Sejak status darurat diberlakukan, kami langsung mengaktifkan Pos Komando Penanganan Darurat Bencana untuk mengoordinasikan pendataan, pemantauan, sekaligus mempercepat penyaluran bantuan air bersih ke desa-desa yang membutuhkan,” ujar Agus.
Untuk memastikan distribusi berjalan optimal, BPBD mengoperasikan enam unit truk tangki dengan kapasitas sekitar 5.000 liter per kendaraan. Setiap armada ditargetkan mampu melakukan hingga empat kali pengiriman setiap harinya.
Tak hanya mengandalkan armada milik BPBD, penyaluran air bersih juga melibatkan berbagai pihak, di antaranya PMI, Perumda Air Minum (PDAM) Kabupaten Pemalang, Baznas, serta sejumlah komunitas sosial yang secara sukarela ikut membantu masyarakat terdampak.
Agus menjelaskan, sejak awal Juli proses distribusi telah dilakukan secara bertahap. Bahkan pada Selasa pagi, BPBD menempatkan tiga armada di lokasi prioritas, yakni dua truk di Kecamatan Pulosari dan satu truk di Kecamatan Bodeh untuk mempercepat pelayanan kepada warga.
“Kami terus memprioritaskan daerah yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Seluruh permintaan dari desa akan diverifikasi agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” jelasnya.
BPBD juga membuka posko penanganan di tingkat kecamatan yang terhubung dengan pemerintah desa. Sistem ini diterapkan agar pendataan kebutuhan air bersih lebih akurat sekaligus memudahkan koordinasi selama masa tanggap darurat.
Status darurat kekeringan dijadwalkan berlangsung hingga 31 Juli 2026. Namun, pemerintah akan melakukan evaluasi berdasarkan perkembangan kondisi di lapangan. Apabila kekeringan masih meluas, masa status darurat dimungkinkan untuk diperpanjang.
Di akhir keterangannya, Agus mengajak seluruh elemen masyarakat, dunia usaha, organisasi sosial, hingga komunitas untuk ikut berpartisipasi membantu penyediaan air bersih bagi warga terdampak. Ia menegaskan seluruh bantuan diharapkan disalurkan melalui Posko BPBD agar distribusi lebih tertata, tepat sasaran, serta menjadi bagian dari data resmi penanganan bencana di Kabupaten Pemalang.
