Jakarta, MEDIASERUNI.ID – Berulangnya kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah memicu sorotan tajam dari parlemen.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani, mendesak pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi total terhadap sistem pengawasan program tersebut.
“Setiap peristiwa, menjadi perhatian bersama. Di balik angka-angka itu, ada anak-anak dan warga yang harus dijaga kesehatannya,” kata Netty, mengutip Parlementaria, Senin 7 September 2026.
Netty menegaskan bahwa kesehatan anak-anak dan masyarakat penerima manfaat harus menjadi prioritas utama. Oleh karena itu, pengawasan tidak boleh sekadar dilakukan saat makanan disajikan, melainkan dari hulu hingga hilir.
“Pengawasan harus dimulai sejak penyusunan petunjuk teknis, pemilihan bahan baku, hingga proses distribusi. Setiap tahap wajib memiliki standar yang jelas,” tegas Netty.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Netty mendorong BGN mengambil langkah konkrit.
Audit Transparan
BGN diminta membuka hasil audit setiap kasus keracunan secara terbuka sebagai bahan perbaikan sistem secara nasional.
Evaluasi SPPG Terintegrasi
Jika ditemukan pola kesalahan yang sama, BGN harus langsung mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memiliki risiko serupa tanpa menunggu timbulnya korban baru.
Kanal Pengaduan
Menyediakan layanan pengaduan masyarakat yang cepat tanggap, serta memberikan apresiasi bagi warga yang melaporkan dugaan pelanggaran secara valid. (*)
