Mengembalikan Substansi Demokrasi: Dari Popularitas dan Pencitraan Menuju Integritas, Kapasitas, dan Kepemimpinan Kenegaraan
Oleh: Haris Bunyamin
Demokrasi Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang Reformasi 1998. Salah satu perubahan pentingnya adalah sistem pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat. Sistem ini memberikan ruang partisipasi politik yang lebih luas sekaligus memperkuat legitimasi kepemimpinan nasional.
Namun, setelah lebih dari dua dekade berjalan, sudah saatnya kita melakukan evaluasi secara objektif. Apakah pemilihan Presiden secara langsung telah sepenuhnya mampu menghasilkan pemimpin nasional yang memiliki integritas, kapasitas, dan kemampuan kenegaraan yang dibutuhkan bangsa?
Kita perlu menyadari bahwa demokrasi tidak boleh hanya diukur dari besarnya suara, popularitas, pencitraan media, maupun tingginya elektabilitas. Kemampuan memenangkan pemilihan umum tidak selalu berbanding lurus dengan kemampuan memimpin negara. Presiden bukan sekadar figur politik, melainkan pemegang kekuasaan pemerintahan yang bertanggung jawab menjaga kedaulatan, menjalankan konstitusi, dan menentukan arah masa depan bangsa.
Salah satu persoalan demokrasi elektoral saat ini adalah tingginya biaya politik, kuatnya pengaruh modal, persaingan pencitraan, serta dominasi kepentingan dalam pembentukan koalisi politik. Survei elektabilitas memang penting untuk membaca kecenderungan masyarakat, tetapi tidak dapat dijadikan ukuran utama kualitas kepemimpinan. Integritas, pengalaman, kompetensi, dan visi kebangsaan harus menjadi pertimbangan yang lebih mendasar.
Dalam konteks tersebut, gagasan mengkaji kembali peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam pemilihan Presiden patut dibuka sebagai wacana reformasi ketatanegaraan. Sebelum perubahan UUD 1945, Presiden dipilih oleh MPR. Setelah Reformasi, mekanisme tersebut berubah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 6A UUD 1945.
Mengembalikan kewenangan pemilihan Presiden kepada MPR tentu bukan persoalan sederhana. Gagasan ini harus dikaji secara akademis, demokratis, dan konstitusional. Pemilihan melalui MPR berpotensi menjadi alternatif demokrasi perwakilan, tetapi juga memiliki risiko dominasi elite politik, transaksi kekuasaan, dan berkurangnya keterlibatan langsung masyarakat.
Karena itu, perubahan sistem tidak boleh sekadar memindahkan persoalan politik dari ruang pemilih ke ruang elite kekuasaan. Apabila mekanisme pemilihan melalui MPR hendak dipertimbangkan, harus ada jaminan transparansi pencalonan, keterbukaan rekam jejak, uji kelayakan kepemimpinan, debat kenegaraan, pengawasan publik, serta mekanisme pemungutan suara yang akuntabel. Keterwakilan daerah melalui DPD juga harus memperoleh ruang yang bermakna.
Hal yang tidak kalah penting adalah memperbaiki standar penilaian calon Presiden. Kepemimpinan nasional harus didasarkan pada integritas dan rekam jejak, kemampuan mengelola pemerintahan, pemahaman konstitusi, kapasitas ekonomi, kemampuan diplomasi, serta komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan. Penilaian tersebut harus menggunakan indikator yang objektif dan berlaku setara bagi setiap calon.
Dari perspektif konstitusi, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara itu, Pasal 6A ayat (1) secara tegas mengatur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. Artinya, jika Indonesia hendak mengubah mekanisme tersebut, amendemen UUD 1945 melalui prosedur Pasal 37 menjadi prasyarat yang tidak dapat dihindari.
Perubahan itu juga harus tetap menjaga prinsip checks and balances, keseimbangan antarlembaga negara, serta perlindungan hak politik masyarakat. MPR bukan pemilik kedaulatan rakyat, melainkan lembaga negara yang menjalankan kewenangan berdasarkan konstitusi.
Oleh karena itu, reformasi sistem pemilihan Presiden harus diawali dengan dialog kebangsaan yang melibatkan ahli hukum tata negara, akademisi, partai politik, DPR, DPD, tokoh masyarakat, mahasiswa, media, dan masyarakat sipil. Kedua sistem, baik pemilihan langsung maupun melalui MPR, harus dibandingkan secara objektif berdasarkan kualitas demokrasi, legitimasi, transparansi, akuntabilitas, dan kemampuan menghasilkan kepemimpinan nasional yang berkualitas.
Pada akhirnya, persoalan utama bukan semata-mata siapa yang memilih Presiden, melainkan bagaimana membangun sistem yang mampu melahirkan pemimpin berintegritas, berkapasitas, memahami konstitusi, dan mengutamakan kepentingan rakyat.
*Demokrasi tidak boleh berhenti pada kompetisi popularitas. Kita membutuhkan demokrasi yang bermartabat, kepemimpinan yang berkualitas, dan sistem ketatanegaraan yang benar-benar bekerja untuk kepentingan bangsa.*
Sudah saatnya Indonesia berani mengkaji masa depan sistem pemilihan Presiden secara terbuka dan bertanggung jawab. Bukan untuk kembali ke masa lalu, melainkan untuk membangun demokrasi yang lebih matang bagi generasi mendatang.
Penulis, Pemerhati Sosial.
