Pemalang, – MEDIA SERUNI –
Ratusan sopir truk dan pelaku usaha kecil yang tergabung dalam Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Pemalang menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Pemalang, Rabu (7/5). Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap kebijakan pengalihan jalur kendaraan truk bersumbu 2, 3, dan 4 dari jalan Pantura ke jalan tol, Rabu 7 Mei 2025
Aksi yang dipimpin langsung oleh Ketua Organda Pemalang, Andi Rustono, berlangsung tertib dan aman. Massa aksi berasal dari berbagai komunitas terdampak, seperti sopir truk, pedagang warung, tukang tambal ban, dan tukang pijat yang biasa beraktivitas di sepanjang jalur Pantura.
Dalam orasinya, Andi menyampaikan keberatan para sopir atas kebijakan Kementerian Perhubungan Darat tersebut. Menurutnya, pengalihan jalur ke tol menambah beban biaya operasional sopir, sementara pelaku usaha kecil di jalur Pantura kehilangan pelanggan. “Kami minta agar kebijakan ini dikaji ulang, atau kalaupun diberlakukan, jangan selama 24 jam penuh,” tegas Andi.
Kebijakan pengalihan jalur truk ini diinisiasi oleh anggota DPR RI Fraksi PKS, Rizal Bawazir, yang berdalih tingginya angka kecelakaan di jalur Pantura, terutama di wilayah Pekalongan yang tidak memiliki jalan lingkar.
Aksi damai tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat Polres Pemalang dan diterima langsung oleh Ketua Komisi B DPRD Pemalang, Agus Sukoco, didampingi Kepala Dinas Perhubungan Heru Weweg dan perwakilan Satlantas Polres Pemalang, Ipda Subarno.
Agus Sukoco berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi massa kepada Kementerian Perhubungan di Jakarta. “Kami dengarkan dan akan teruskan aspirasi ini secara resmi,” ujarnya di hadapan para demonstran.
Sementara itu, Rizal Bawazir menyatakan akan datang langsung menemui warga dan perwakilan Organda Pemalang pada Jumat, 23 Mei 2025 di gedung DPRD Pemalang, untuk mendengar dan berdialog mengenai kebijakan tersebut.
