Bandung Barat, MEDIASERUNI.ID – Dua dekade setelah pemekaran dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat (KBB) dinilai harus melakukan koreksi besar terhadap arah pembangunannya. Pertanyaan mendasarnya bukan lagi soal gedung dan jalan, melainkan apakah rakyat benar-benar sudah menjadi tuan di rumahnya sendiri.
Hal itu ditegaskan Founder dan Mantan Ketua Wahana Jaringan Informasi Terpadu (WAJIT), Isak Mahmudin, S.Pd., dalam wawancara eksklusif Minggu, 14 September 2026.
Menurut Isak, KBB tidak lahir dari ruang yang nyaman. KBB lahir dari kegelisahan, ketidakpuasan, dan kesadaran bahwa masyarakat di wilayah barat Kabupaten Bandung membutuhkan pemerintahan yang lebih dekat dan representatif.
“Pemekaran bukan hadiah. Ia adalah hasil perjuangan politik masyarakat. Ada perasaan tidak terwakili dalam infrastruktur politik maupun suprastruktur politik,” ujar Isak.
Namun setelah hampir 20 tahun berdiri sejak disahkan melalui UU No.12 Tahun 2007, ia mempertanyakan apakah cita-cita pemekaran itu sudah tercapai.
“Atau jangan-jangan kita hanya berhasil memindahkan pusat kekuasaan dari satu tempat ke tempat lain, tanpa mengubah secara mendasar nasib rakyat,” katanya.
Jebakan Sirkulasi Elite
Isak menilai, pada awal berdirinya KBB ada semangat luar biasa membangun pemerintahan dari bawah dengan segala keterbatasan. Namun ketika pemerintahan semakin besar, politik pun ikut membesar.
Ruang publik yang seharusnya menjadi arena memperjuangkan kepentingan rakyat, kata dia, perlahan berpotensi berubah menjadi arena perebutan pengaruh, jabatan, dan akses kekuasaan.
“Jika keadaan seperti ini dibiarkan, maka pemekaran berisiko kehilangan makna historisnya. Sebab apa gunanya memiliki kabupaten sendiri jika rakyat tetap merasa tidak memiliki akses terhadap kekuasaan? Apa gunanya rumah baru jika rakyat tetap hanya menjadi tamu,” tegasnya.
Ia mengingatkan bahaya politik yang kehilangan arah. Ketika politik terlalu pragmatis, kontestasi hanya menghasilkan pergantian orang, bukan perubahan sistem.
“Jangan sampai demokrasi lokal hanya menjadi mekanisme untuk menentukan siapa yang berkuasa, tetapi gagal menentukan bagaimana kekuasaan digunakan,” ujarnya.
Birokrasi Merdeka Putra Daerah Diberi Ruang
Isak juga menyoroti dua isu krusial: meritokrasi birokrasi dan ruang bagi putra daerah. Menurutnya, birokrasi sebagai tulang punggung pemerintahan tidak boleh menjadi alat kekuasaan politik. Jabatan harus diberikan berdasarkan kompetensi, kinerja, integritas dan rekam jejak, bukan karena kedekatan atau loyalitas personal.
“KBB membutuhkan birokrasi yang berani mengatakan benar ketika benar dan salah ketika salah, bukan birokrasi yang sibuk membaca ke mana arah angin politik,” katanya.
Terkait putra daerah, ia menyebut pertanyaan itu selalu sensitif namun harus dijawab dengan transparansi. Putra daerah bukan berarti otomatis paling layak, namun jangan sampai putra daerah hanya dibutuhkan sebagai basis suara tapi disingkirkan saat bicara kepemimpinan.
“KBB memiliki banyak SDM berkualitas. Ada akademisi, birokrat, profesional, pengusaha, aktivis, tokoh pesantren, anak muda yang memiliki kapasitas. Kalau memang tidak mampu, biarkan mereka kalah secara demokratis. Jangan kalah sebelum bertanding,” ucapnya.
Data Harus Jadi Panglima
Isak mengkritik pendekatan pembangunan yang seragam untuk seluruh wilayah KBB. Menurutnya, Lembang memiliki persoalan berbeda dengan Saguling, Cililin berbeda dengan Padalarang, Rongga berbeda dengan Batujajar.
Karena itu, setiap kecamatan dan desa harus memiliki peta jalan pembangunan sendiri berbasis data, bukan membuat program terlebih dahulu kemudian mencari alasan pembenar.
“Jangan sampai KBB kaya potensi, miskin gagasan. KBB memiliki modal luar biasa: bentang alam, pertanian, pariwisata, industri, pesantren, pendidikan, sumber daya air, ekonomi kreatif, posisi strategis di Bandung Raya. Tapi potensi tanpa tata kelola hanya menjadi daftar panjang kekayaan yang tidak menghasilkan kesejahteraan,” jelasnya.
Ia mendorong KBB berhenti berpikir hanya untuk lima tahun dan mulai menyusun Visi 2045. Pemimpin, partai, dan koalisi boleh berganti, tetapi arah pembangunan tidak boleh ikut berganti.
“Dua dekade pertama telah melahirkan KBB. Dua dekade berikutnya harus melahirkan KBB yang lebih adil, mandiri, demokratis, dan sejahtera. Jangan biarkan pemekaran hanya melahirkan kabupaten. Pastikan pemekaran melahirkan masa depan,” pungkasnya.
Menurut Isak, ukuran keberhasilan KBB sangat sederhana: apakah rakyat semakin sejahtera, anak muda memiliki masa depan, desa semakin kuat, SDA dikelola untuk publik, dan birokrasi semakin profesional.
“Mencintai KBB bukan berarti selalu memuji pemerintahannya. Mencintai KBB berarti berani mengatakan bahwa ada yang salah ketika memang ada yang harus diperbaiki,” tutupnya. (dadan)
