Jakarta, MEDIASERUNI – Provinsi Jawa Barat atau Jabar raih piagam PPD 2024 (Penghargaan Pembangunan Daerah) sebagai daerah terbaik pertama di Indonesia dalam pembangunan daerah. Terbaik kedua diraih Provinsi Kalimantan Selatan disusul DKI Jakarta di peringkat ketiga.

Piagam PPD 2024 diserahkan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo kepada Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin pada pembukaan Musrenbangnas 2024 di Balai Sidang Convention Center, Jakarta, Senin 6 Mei 2024.

Jabar dinilai berhasil mengakselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui inovasi Gerbang Desa (Gerakan Membangun Desa), yang mencakup 12 program, yakni
Advokasi Desa, Desa Wisata, Desa Digital, One Village One Company (OVOC) dan CEO BUMDes.

Kemudian, Patriot Desa, Satu Desa Satu BUMDes, Sekolah Desa Juara, Posyandu Juara, Infrastruktur Desa, Mobil Siaga Kampung Juara (Maskara) dan Aplikasi Layanan Publik Sapawarga.

Baca Juga:  Bupati Pemalang Respon Cepat Terkait Kendala di Jembatan Comal

Hasilnya, Jabar mampu menghilangkan status desa tertinggal menjadi nol dan melahirkan 1.820 desa mandiri.

PPD 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) ini sebagai bentuk apresiasi dan evaluasi komprehensif terhadap pembangunan daerah yang lebih kuat.

Penilaian PPD 2024 dilakukan secara hibrida mulai tanggal 15 Januari – 25 April 2024. Penilain terdiri dari dua tahap, yaitu penilaian dokumen perencanaan dan inovasi daerah, kemudian wawancara dan verifikasi melalui Focus Group Discussion (FGD) serta kunjungan lapangan.

Musrenbangnas tahun 2024 diselenggarakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 dengan mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

RKP yang disusun akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045.

Baca Juga:  Pencabul Bocil di Kotabaru Divonis Hakim PN Karawang 12 Tahun Penjara

Dalam arahannya, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah yang akan menjadi kunci dalam keberhasilan pembangunan. Tanpa sinkronisasi rencana besar pemerintah tidak akan berjalan maksimal.

“Kita telah memiliki rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan, yaitu RKP. Tetapi yang belum adalah sinkronisasi dengan rencana besar yang kita miliki. Oleh karena itu sinkronisasi menjadi kunci,” ujar Presiden.

Pemerintah pusat dan daerah juga diminta berhati-hati dalam mengelola anggaran. Jokowi tak ingin ada satu rupiah pun yang meleset dari rencana yang telah ditetapkan. Hal ini mengingat situasi global yang tak menentu dengan pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan hanya tumbuh 3,2 persen. (Mds/*)