Anggaran yang direncananya lebih dari Rp 6 miliar, untuk keperluan UKW di 30 provinsi hingga Juli 2024. Namun sayang seribu sayang, menurut salah seorang yang aktif secara tehnis memperjuangkan proses kerjasama BUMN dan PWI ini, anggaran yang dituangkan dalam proposal dan pelaporan hanya diperuntukkan untuk 10 provinsi.
Dengan begitu pertanggung jawaban kepada BUMN sebagai pemberi dianggap selesai. Kemudian Sekretaris Jenderal (Sekjen) PWI Pusat Sayid Iskandarsyah beserta Ketua Umum Hendry Ch Bangun ketika akan mencairkan anggaran termin terakhir, pelaksanaannya dipersoalkan oleh Para penasehat dan Dewan Kehormatan.
“Proposalnya hanya untuk 10 Provinsi dan setelah dilaksanakan UKW 10 provinsi dibuatlah laporan, bahwa program sudah beres,” ungkap sumber yang namanya tidak mau disebut, seperti forwad rilis Ketum SPRI.
Tentu saja, kasus ‘UKW Gate’ yang melibatkan sejumlah pentolan PWI saat ini jadi bahan evaluasi, terutama memulihkan kembali citra PWI dan kepercayaan publik terhadap PWI, organisasi ini perlu melakukan langkah-langkah komunikasi yang efektif.
