Jateng, MEDIASERUNI.ID – Polda Jawa Tengah mengungkap 46 kasus dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi selama periode 14 Oktober hingga 13 November 2026. Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 61 orang sebagai tersangka.
Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Roy Hardi Siahaan mengatakan penyidik juga menyita puluhan kendaraan dan lebih dari 63 ribu liter BBM subsidi sebagai barang bukti.
“Barang bukti yang diamankan antara lain 67 unit kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat atau lebih, serta 63.219 liter BBM bersubsidi jenis solar dan pertalite,” kata Roy, Sabtu 14 November 2026.
Menurut dia, para pelaku menggunakan sejumlah cara untuk menyimpangkan distribusi BBM subsidi. Salah satunya membeli BBM berulang kali di beberapa SPBU, kemudian menampung dan menjualnya kembali dengan harga yang memberikan keuntungan.
Polisi juga menemukan kendaraan yang tangkinya telah dimodifikasi untuk memperbesar kapasitas penampungan. Modus lainnya menggunakan kode QR atau nomor polisi kendaraan berbeda agar bisa melakukan pembelian berulang.
Selain itu, penyidik mendapati penyalahgunaan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi untuk kepentingan penjualan kembali. Ada pula praktik mencampur BBM bersubsidi dengan minyak olahan demi mendapatkan keuntungan.
“Ini sangat meresahkan, kemudian sangat merugikan masyarakat,” ujarnya. Selain perkara BBM, Polda Jateng mencatat enam kasus penyalahgunaan LPG bersubsidi selama periode yang sama. Dalam pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 10 orang sebagai tersangka.
Modus yang ditemukan yakni memindahkan isi tabung LPG subsidi ke tabung berukuran lebih besar, yakni 5,5 kilogram, 12 kilogram, dan 50 kilogram. Gas hasil pemindahan itu kemudian dijual kembali.
Roy mengatakan para tersangka dalam kasus penyalahgunaan komoditas bersubsidi tersebut dijerat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Dia menegaskan penegakan hukum tidak hanya menyasar orang-orang yang melakukan praktik penyimpangan secara langsung. Pihak lain yang terbukti menerima manfaat dari penyalahgunaan BBM maupun LPG subsidi juga berpotensi dimintai pertanggungjawaban hukum. (Aidin)
