Tegal, MEDIASERUNI.ID – Dewan Pimpinan Pusat Insan Pers Independen (DPP INSPI) menggelar agenda Rapat Konsolidasi dan Koordinasi Pengurus. Kegiatan strategis ini dilangsungkan untuk mempererat sinergi internal serta mematangkan langkah organisasi ke depan agar senantiasa berjalan selaras dengan koridor hukum dan profesionalisme jurnalistik.
Berdasarkan surat undangan resmi yang diterbitkan oleh kesekretariatan DPP INSPI dengan nomor 016/DPP/XI/2026, kegiatan tersebut dipusatkan di kediaman Ketua Umum DPP INSPI, Sdr. Firdaus Andika, yang beralamat di Jalan Sarapada, Gang Kampung Sawah, Desa Sidakaton RT 001/RW 006, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, Minggu 15 November 2026.
Ketua Umum DPP INSPI, Firdaus Andika, menyampaikan bahwa rapat ini diselenggarakan secara komprehensif dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar kaidah jurnalistik dan metode 5W+1H dalam tata kelola organisasi.
Ke depan, DPP INSPI juga berencana untuk menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga guna menyelenggarakan program pelatihan jurnalistik.
”Alhamdulillah, seluruh jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat hadir dalam rangka rapat konsolidasi ini untuk mematangkan program kerja jangka panjang serta memperkuat marwah organisasi pers yang independen,” ujar Firdaus Andika.
Agenda Strategis
Rapat penting ini dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus pusat DPP INSPI dengan mengenakan atribut seragam resmi organisasi. Adapun fokus utama dari pertemuan ini meliputi:
Konsolidasi Internal: Memperkuat koordinasi antarbidang dan lini kepengurusan dalam menjalankan roda organisasi pers secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Evaluasi Program Kerja: Merumuskan langkah strategis dan program berkelanjutan demi meningkatkan kualitas, kompetensi, serta perlindungan hukum bagi insan pers yang tergabung dalam wadah INSPI.
Landasan Hukum dan Eksistensi Organisasi
Sebagai wadah berhimpunnya wartawan dan media independen, DPP INSPI berkomitmen untuk senantiasa menjunjung tinggi supremasi hukum serta Kode Etik Jurnalistik (KEJ) sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers:
Pasal 3 Ayat (1): Menyatakan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, and kontrol sosial. DPP INSPI menegaskan komitmennya agar seluruh anggota aktif menjalankan fungsi kontrol sosial secara konstruktif, objektif, and bertanggung jawab.
Pasal 6: Mengatur peran pers nasional dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, serta menghormati kebhinekaan.
Pasal 7 Ayat (2): Mewajibkan wartawan untuk menaati Kode Etik Jurnalistik dalam menjalankan tugas profesinya sehari-hari.
2. Legalitas Badan Hukum:
Eksistensi organisasi DPP INSPI yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Tegal telah sah secara hukum dan diperkuat berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Nomor AHU.0001700.AH.01.08 Tahun 2026.
Melalui kegiatan konsolidasi ini, kepemimpinan DPP INSPI yang dikomandoi oleh Firdaus Andika selaku Ketua Umum dan Ali Rosidin selaku Sekretaris Jenderal berharap seluruh pengurus dapat terus solid, berintegritas tinggi, serta istiqomah dalam menyajikan karya jurnalistik yang bermartabat serta mencerdaskan masyarakat luas.
Sementara itu, Penasihat DPP INSPI, Azmi Asmuni Majid, memberikan apresiasi tinggi dan menyambut baik arah kebijakan organisasi yang disampaikan oleh Ketua Umum.
”Berorganisasi harus kuat, solid, dan saling berkomunikasi. Kalau perlu, kita adakan koordinasi rutin via Zoom satu bulan sekali,”ujar Azmi. (Aidin)
