PEMALANG, MEDIASERUNI.ID –
Kabupaten Pemalang kembali disorot soal membengkaknya belanja pegawai dalam APBD yang disebut telah mencapai 44 persen. Kondisi itu dinilai mengancam keberlangsungan program pelayanan publik hingga dana transfer daerah apabila pemerintah daerah gagal melakukan efisiensi anggaran,Rabu 27/5/2026
Anggota DPRD Kabupaten Pemalang dari Fraksi PKB, Heru Kundhimiarso, melontarkan kritik keras terhadap pola pengelolaan anggaran Pemkab yang dinilai masih sarat pemborosan dan minim keberanian melakukan pemangkasan pada pos-pos tidak penting.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa terus berlindung di balik alasan “tidak bisa” ketika diminta menurunkan belanja pegawai. Sebab, jika kondisi itu terus dibiarkan, maka ruang fiskal daerah akan semakin sempit dan berdampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat.
“Sekarang belanja pegawai sudah 44 persen. Kalau harus dikurangi sampai 30 persen atau minimal ditekan, pertanyaannya dari mana pemangkasan dilakukan?
Dewan dan pemerintah harus berani bersiasat,” tegas Heru dalam wawancara yang beredar.
Heru menyebut, selama ini banyak pengeluaran yang sebenarnya tidak mendesak namun tetap dipertahankan. Mulai dari kunjungan kerja luar daerah, rapat di hotel, perjalanan dinas, hingga berbagai kegiatan seremonial yang dianggap hanya menghamburkan uang rakyat.
Ia bahkan menyoroti kebiasaan rapat di luar kota yang menurutnya tidak masuk akal ketika Pemkab memiliki fasilitas gedung sendiri yang layak digunakan.
“Ngapain rapat di luar daerah, di hotel-hotel, di Bali atau kota lain? Pemkab punya gedung sendiri, kenapa tidak dipakai? Itu cuma menambah biaya dan sudah jadi tradisi pemborosan,” katanya.
Tak hanya eksekutif, Heru juga mengingatkan kalangan legislatif agar ikut mengoreksi diri dan menghentikan budaya anggaran yang berlebihan.
“Kita juga harus mengurangi kunjungan yang tidak penting. Jamuan-jamuan, kegiatan seremonial, itu harus dihentikan. Jangan rakyat disuruh hemat tapi pejabat masih hidup mewah dari APBD,” sindirnya.
Heru juga menyinggung isu sejumlah OPD yang disebut melakukan kunjungan ke Bali di tengah wacana efisiensi anggaran. Ia mempertanyakan urgensi perjalanan tersebut karena hingga kini tidak ada penjelasan terbuka kepada publik terkait manfaat maupun sumber anggarannya.
“Kalau OPD pergi ke Bali, urgensinya apa? Rakyat pasti tanya uangnya dari mana. Sampai sekarang tidak ada yang berani menjawab,” ucapnya.
Menurut Heru, uang APBD sejatinya berasal dari rakyat melalui pajak kendaraan, pajak bangunan, dan berbagai pungutan lainnya. Karena itu, pemerintah wajib mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Rakyat itu investor pemerintah. Mereka sudah bayar pajak, berarti mereka berhak bertanya uangnya dipakai untuk apa. Pemerintah punya kewajiban memenuhi hak dasar masyarakat, bukan malah menghamburkan anggaran untuk kegiatan tidak penting,” katanya.
Ia menegaskan, efisiensi seharusnya diarahkan untuk memperkuat sektor penting seperti layanan kesehatan, pendidikan, UHC, dan kebutuhan dasar masyarakat, bukan sekadar memindahkan anggaran ke program yang tidak krusial.
Kritik tajam ini menjadi tamparan keras bagi Pemkab Pemalang di tengah tekanan efisiensi nasional dan tuntutan publik agar APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat, bukan kenyamanan birokrasi.
