Jakarta, MEDIASERUNI.ID – Aksi mahasiswa yang berlangsung di sejumlah ruas jalan utama Jakarta pada Jumat 12 Juni 2026, menarik perhatian publik. Selain orasi dan spanduk tuntutan, dukungan dari masyarakat terlihat melalui suara klakson kendaraan yang bersahutan di sepanjang jalur aksi.
Di kawasan Jalan Jenderal Sudirman hingga Jalan Pemuda, Jakarta Timur, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi menyuarakan kritik terhadap kondisi ekonomi nasional dan sejumlah kebijakan pemerintah.
Massa aksi juga membentangkan spanduk yang mengajak pengguna jalan membunyikan klakson sebagai bentuk dukungan.
Ajakan tersebut mendapat respons positif. Banyak pengendara mobil maupun sepeda motor membunyikan klakson, mengangkat jempol, dan melambaikan tangan saat melintas di lokasi demonstrasi.
Fenomena ini menunjukkan ruang publik menjadi sarana ekspresi masyarakat yang sederhana namun efektif. Klakson yang biasanya digunakan sebagai alat komunikasi lalu lintas berubah menjadi simbol dukungan terhadap aspirasi yang disampaikan mahasiswa.
Perwakilan MBG Watch sekaligus Transparency International Indonesia, Agus Sarwono, mengatakan metode tersebut digunakan untuk melihat secara langsung respons masyarakat terhadap isu yang diperjuangkan.
“Suara klakson yang terus terdengar selama aksi menjadi indikator adanya keresahan yang dirasakan sebagian warga,” ucap Agus.
Aksi mahasiswa Jabodetabek tersebut merupakan hasil konsolidasi lintas kampus yang menyoroti berbagai persoalan ekonomi.
Ketua BEM UI, Yatalathof Ma’shum Imawan (Athof), menilai sejumlah keluhan masyarakat seperti tingginya harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan kerja, dan meningkatnya beban ekonomi rumah tangga belum mendapat solusi yang memadai.
“Pertumbuhan ekonomi yang disampaikan pemerintah belum sepenuhnya dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Masih banyak persoalan yang menjadi keluhan warga,” katanya.
Selain isu ekonomi, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah tuntutan, antara lain evaluasi penggunaan anggaran negara, penurunan harga BBM, pengendalian harga kebutuhan pokok, penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), evaluasi program Koperasi Desa (Kopdes), serta penolakan militerisasi di ruang sipil. (*)
