PEMALANG, MEDIASERUNI.ID – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pemalang tidak hanya menjadi perhatian dari sisi pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menyangkut keberlangsungan operasional dapur, kepastian kebijakan, hingga pengawasan keamanan pangan.
Berbagai persoalan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Satgas dan Mitra MBG Kabupaten Pemalang yang dibuka langsung Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pemalang, Nurkholes, di Ruang Arjuna The Winner Hotel, Kamis (5/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah daerah, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta pihak terkait dalam memastikan pelaksanaan program MBG berjalan optimal.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satgas SPPG Kabupaten Pemalang, Nurkholes menegaskan bahwa pemerintah daerah berupaya mengambil peran sebagai jembatan komunikasi antara para mitra dengan pemerintah pusat, khususnya Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, berbagai masukan dari pengelola SPPG perlu dihimpun agar persoalan yang muncul di lapangan dapat diketahui dan dicarikan solusi sesuai kewenangan masing-masing.
Ia mengakui, pelaksanaan monitoring dan pengawasan masih menghadapi sejumlah keterbatasan, terutama menyangkut landasan regulasi serta dukungan anggaran bagi Satgas melalui APBD. Karena itu, koordinasi lintas sektor dinilai penting untuk memperkuat efektivitas pengawasan.
Nurkholes juga mendorong agar keberadaan dapur MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Pemalang. Pemanfaatan produk pertanian dan peternakan lokal, seperti telur dan ayam, diharapkan menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan SPPG.
Dengan demikian, program MBG tidak semata-mata berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi, tetapi juga mampu membuka peluang usaha, menyerap tenaga kerja, serta meningkatkan perputaran ekonomi masyarakat daerah.
“Kami berharap program ini berjalan lancar, penerima manfaat mendapatkan pelayanan terbaik, dan para mitra juga dapat menjalankan usahanya dengan baik. Silakan sampaikan seluruh persoalan dan aspirasi agar dapat kami fasilitasi kepada pihak yang memiliki kewenangan,” ujar Nurkholes.
Sementara itu, Ketua Penyelenggara sekaligus Sekretaris Paguyuban Mitra SPPG Pemalang, Sujarwo, mengungkapkan bahwa pengelolaan dapur MBG membutuhkan komitmen investasi dan kesiapan operasional yang tidak sedikit.
Ia menyebutkan, pembangunan satu unit dapur MBG membutuhkan investasi sedikitnya Rp2 miliar. Besarnya modal tersebut membuat kepastian kebijakan menjadi salah satu kebutuhan penting bagi para mitra dalam menjalankan usaha secara berkelanjutan.
Sejumlah hal yang menjadi perhatian mitra antara lain kepastian insentif, ketentuan hari operasional, mekanisme pembayaran pada hari libur, biaya operasional, hingga pembiayaan sewa kendaraan distribusi.
Dari 50 mitra yang diundang, sebanyak 42 peserta hadir dalam kegiatan tersebut. Sujarwo menjelaskan, rakor diselenggarakan secara mandiri melalui swadaya dan iuran para mitra sebagai bagian dari program kerja paguyuban untuk memperkuat komunikasi dan kebersamaan.
Di tengah berbagai tantangan operasional, para mitra juga menegaskan komitmennya menjaga kualitas makanan melalui penerapan sistem Smart Kitchen. Sistem ini memungkinkan setiap tahapan pengelolaan makanan terdokumentasi, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, proses pengolahan hingga pendistribusian kepada penerima manfaat.
Aspek kebersihan pekerja, penggunaan alat pelindung diri, pencegahan kontaminasi silang, sanitasi kendaraan distribusi, serta peningkatan kompetensi karyawan turut menjadi perhatian dalam menjaga standar keamanan pangan.
Dari sisi pengawasan kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Wiji Mulyati, menegaskan pentingnya pengendalian keamanan pangan dalam seluruh proses penyelenggaraan MBG.
Ia mengingatkan bahwa makanan yang diproduksi dan didistribusikan kepada penerima manfaat harus memenuhi standar higiene dan sanitasi. Hal tersebut penting untuk mencegah kejadian luar biasa (KLB), termasuk gangguan kesehatan akibat diare maupun keracunan makanan, terutama pada anak-anak sekolah.
Sebagai bentuk penguatan kapasitas, Dinas Kesehatan telah memberikan pembekalan kepada sekitar 174 petugas gizi SPPG mengenai pengelolaan dapur, higiene sanitasi, serta langkah pencegahan keracunan makanan.
Ke depan, hasil rakor akan ditindaklanjuti melalui koordinasi Satgas MBG, monitoring dan evaluasi secara sampling terhadap dapur SPPG, serta pembinaan kepada Kepala SPPG dan tenaga ahli gizi.
Melalui sinergi pemerintah daerah, Satgas, Dinas Kesehatan, dan para mitra, pelaksanaan program MBG di Kabupaten Pemalang diharapkan semakin tertata. Kepastian operasional, pengawasan yang konsisten, serta jaminan keamanan pangan menjadi faktor penting agar program strategis nasional tersebut benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
