Karawang, MEDIASERUNI.ID – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Demokrat, H. Jenal Aripin, S.E, menepis tuduhan yang menyebut dirinya sebagai dalang di balik aksi demonstrasi warga pada 14 September 2026 di Kantor DPRD Kabupaten Karawang.
Aksi yang berlangsung di tengah kemeriahan Hari Jadi Kabupaten Karawang tersebut menyuarakan polemik pembangunan Jalan Badami–Loji yang tak kunjung usai.
Massa yang hadir sempat berdialog langsung dengan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, jajaran Bupati/Wakil Bupati Karawang, serta Jenal Aripin sebelum akhirnya membubarkan diri dengan tertib.
Namun, pascaperistiwa tersebut beredar rumor bahwa aksi yang terjadi di tengah kemeriahan Hari Jadi Kabupaten Karawang itu dikait-kaitkan dengan H. Jenal Aripin.
Menanggapi tuduhan tersebut, Jenal Aripin secara tegas membantah keterlibatannya sebagai penggerak demo. Ia menjelaskan dirinya justru sudah mewanti-wanti rencana aksi warga tersebut kepada Gubernur Jawa Barat saat berada di Bandung.
“Saya sudah menyampaikan kepada Gubernur Jawa Barat saat di Bandung bahwa akan ada aksi pada tanggal 14 September. Saya juga siap dikonfirmasi atau diklarifikasi bersama peserta aksi agar persoalan ini terang benderang secara terbuka,” tegas Jenal.
Perkara Izin Tambang PT MPB
Selain isu demonstrasi, Jenal turut meluruskan polemik perizinan tambang PT Mas Putih Belitung (MPB) yang kerap dikaitkan dengan kerusakan infrastruktur Jalan Badami–Loji.
Ia menekankan bahwa izin tambang PT MPB diterbitkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada tahun 2024, di masa kepemimpinan Penjabat (Pj.) Gubernur Bey Triadi Machmudin, sebelum Dedi Mulyadi menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat.
Penjelasan ini disampaikan agar masyarakat memahami kronologi masalah secara utuh dan objektif.
Mengakhiri keterangannya, Jenal mengimbau warga Karawang agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berkembang liar.
“Alangkah baiknya setiap persoalan dikomunikasikan dengan baik agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” imbaunya.
Secara khusus, Jenal juga menyampaikan permohonan maaf sekaligus apresiasinya kepada Gubernur Dedi Mulyadi atas komitmen Pemprov Jabar dalam membenahi infrastruktur di wilayah Karawang Selatan.
Menurutnya, penyampaian aspirasi adalah bagian penting dari demokrasi yang harus dihormati selama dilakukan secara tertib dan mengedepankan dialog. (iman)
