MEDIASERUNI.ID – Di tengah optimisme pertumbuhan ekonomi nasional, ada satu lapisan sosial yang justru menghadapi tekanan paling senyap: kelas menengah. Mereka tidak berada dalam kategori miskin yang menjadi prioritas bantuan negara, tetapi juga tidak cukup kuat untuk sepenuhnya tahan terhadap guncangan ekonomi.
Dalam ruang di antara dua kutub itulah, kelas menengah Indonesia kini berada rentan, tertekan, dan kerap luput dari perhatian kebijakan.
Struktur sosial-ekonomi Indonesia lazim dipahami dalam tiga lapisan: kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kelas atas memiliki akumulasi aset, akses terhadap jaringan kekuasaan, serta fleksibilitas tinggi dalam merespons perubahan ekonomi.
Kelas bawah, di sisi lain, menjadi sasaran utama program perlindungan sosial sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap warga yang paling rentan.
Namun, kelas menengah berada dalam posisi yang berbeda. Secara statistik, mereka tidak tergolong miskin. Akan tetapi, secara riil, mereka menghadapi tekanan berlapis: kenaikan biaya hidup, beban cicilan perbankan, mahalnya pendidikan, serta meningkatnya biaya layanan kesehatan. Dalam kondisi seperti ini, stabilitas ekonomi yang mereka miliki sering kali bersifat semu.
Fenomena yang mengemuka belakangan ini adalah menguatnya kelompok “kelas menengah rentan” yaitu mereka yang secara administratif masih berada di kelas menengah, tetapi sangat mudah terdorong ke bawah ketika terjadi guncangan.
Ketidakpastian kerja, fluktuasi harga kebutuhan pokok, hingga tekanan utang rumah tangga menjadi faktor yang mempercepat proses penurunan tersebut.
Yang menjadi persoalan mendasar adalah desain kebijakan publik yang masih bertumpu pada pendekatan kemiskinan absolut.
Negara hadir kuat bagi kelompok miskin, tetapi belum sepenuhnya mengembangkan skema perlindungan bagi kelompok yang berada di ambang kerentanan. Akibatnya, kelas menengah sering kali dianggap “cukup aman”, padahal dalam kenyataannya mereka menghadapi risiko ekonomi yang tidak kecil.
Padahal, peran kelas menengah dalam struktur ekonomi nasional sangat signifikan. Mereka merupakan kontributor penting dalam penerimaan pajak, penggerak utama konsumsi domestik, serta penopang stabilitas sosial. Ketika daya tahan kelas ini melemah, dampaknya tidak hanya terasa pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kohesi sosial secara lebih luas.
Dalam beberapa tahun terakhir, tekanan terhadap kelas menengah semakin nyata. Daya beli mengalami penurunan, sementara kebutuhan dasar terus meningkat.
Di sisi lain, ruang fiskal negara yang terbatas membuat intervensi kebijakan belum sepenuhnya menjangkau kelompok ini secara optimal. Jika kondisi ini terus berlanjut, maka risiko terjadinya “penyusutan kelas menengah” menjadi semakin besar.
Situasi tersebut perlu direspons dengan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif. Perlindungan sosial tidak cukup hanya berbasis pada garis kemiskinan, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek kerentanan ekonomi.
Perluasan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang terjangkau menjadi salah satu langkah penting. Selain itu, skema perlindungan terhadap beban utang rumah tangga serta penguatan jaminan kerja juga layak dipertimbangkan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas kelas menengah.
Reformasi kebijakan fiskal, termasuk penerapan sistem perpajakan yang lebih progresif, juga menjadi bagian dari solusi untuk menciptakan distribusi ekonomi yang lebih berkeadilan. Dengan demikian, negara tidak hanya berperan sebagai pelindung bagi yang paling lemah, tetapi juga sebagai penyangga bagi mereka yang sedang berjuang untuk tidak jatuh.
Pada akhirnya, menjaga kelas menengah bukan semata-mata soal ekonomi, melainkan juga tentang menjaga keseimbangan sosial dan keberlanjutan pembangunan. Kelas ini selama ini menjadi jembatan antara pertumbuhan dan pemerataan. Ketika jembatan itu mulai rapuh, maka arah pembangunan pun berisiko kehilangan pijakan.
Kelas bawah membutuhkan perlindungan, kelas atas memiliki kekuatan. Namun kelas menengah membutuhkan kehadiran negara bukan dalam bentuk bantuan sesaat, melainkan melalui kebijakan yang mampu menjamin keberlanjutan dan ketahanan hidup mereka.
Jika tidak, maka yang kita hadapi ke depan bukan hanya persoalan ketimpangan, tetapi juga melemahnya fondasi sosial yang selama ini menopang bangsa. (*)
Haris Bunyamin
Pemerhati Sosial Politik dan Ekonomi Rakyat
