PEMALANG, MEDIASERUNI.ID – Suasana audiensi antara Asosiasi Pekerja dan Buruh Nasional (APBN) dengan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan (Distanparik) Kabupaten Pemalang,di Aula Kantor Distanparik Kabupaten Pemalang Sabtu (2/5/2026), berlangsung dinamis dan penuh sorotan. Pertemuan yang difasilitasi Kesbangpol ini menjadi wadah terbuka bagi nelayan untuk menyampaikan berbagai keluhan yang selama ini terpendam.
Audiensi yang dibuka oleh Kepala Kesbangpol Kabupaten Pemalang, Joko Ngatmo, ini menghadirkan sejumlah pejabat daerah serta perwakilan nelayan dari berbagai wilayah pesisir. Ketua Umum APBN, Ali Affandi, tampil menyuarakan aspirasi para nelayan kecil yang disebutnya sudah lama menghadapi ketimpangan kebijakan.
“Pertemuan ini bukan untuk konfrontasi, tetapi membawa suara jujur dari akar rumput. Kami ingin ada kebijakan yang benar-benar berpihak kepada nelayan kecil,” tegas Ali dalam forum tersebut.
Dalam penyampaiannya, APBN menyoroti sejumlah persoalan krusial. Mulai dari tuntutan reformasi sistem perikanan, transparansi penggunaan dana retribusi, hingga perlindungan dan peningkatan kesejahteraan nelayan. Mereka juga mendesak percepatan perbaikan infrastruktur, seperti akses jalan menuju pelabuhan, fasilitas sandar kapal, serta kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
Isu retribusi menjadi salah satu poin yang paling disorot. APBN mempertanyakan kejelasan alur dana yang dipungut dari hasil lelang ikan. Mereka bahkan meminta audit menyeluruh serta penindakan tegas jika ditemukan pelanggaran.
“Kami minta audit dilakukan secara terbuka. Jika ada penyimpangan, harus ada sanksi tegas, termasuk proses hukum,” ujar Ali dengan nada tegas.
Tak hanya itu, perwakilan nelayan juga mengungkapkan keresahan terkait program bantuan yang dinilai belum tepat sasaran serta sering kali tidak merata. Mereka berharap ke depan ada sistem yang lebih transparan dan melibatkan seluruh kelompok nelayan dalam proses pengambilan keputusan.
Menanggapi berbagai tuntutan tersebut, Kepala Distanparik Kabupaten Pemalang, Era Srinaeni, menyatakan pihaknya terbuka terhadap masukan dan siap melakukan evaluasi. Ia menegaskan bahwa sejumlah program sebenarnya telah dianggarkan, namun pelaksanaannya kerap terkendala kurangnya kesepakatan di tingkat kelompok.
“Kami sudah siapkan anggaran, termasuk untuk normalisasi dan infrastruktur. Tapi pelaksanaan harus didukung kesepakatan bersama dari kelompok nelayan,” jelas Era.
Ia juga menekankan pentingnya kekompakan antar kelompok agar program yang direncanakan bisa berjalan maksimal dan tidak terhambat seperti tahun sebelumnya.
Audiensi ini ditutup dengan komitmen bersama untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan nelayan. Forum tersebut diharapkan menjadi langkah awal menuju perbaikan tata kelola sektor perikanan di Pemalang.
Dengan berbagai tuntutan yang telah disampaikan, para nelayan kini menanti langkah nyata dari pemerintah daerah. Harapannya, kesejahteraan nelayan tidak lagi sekadar janji, tetapi benar-benar terwujud dalam kebijakan yang berpihak.
