Bandung Barat, MEDISERUNI.ID – Pemberdayaan ekonomi berbasis kelompok bisa menjadi motor penggerak utama dalam memperkuat perekonomian masyarakat dari tingkat akar rumput sekaligus membuka peluang usaha yang lebih luas.
Hal tersebut ditegaskan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKS, Hj. Sri Dewi Anggraini, saat menggelar agenda Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung Babakan Cianjur, Desa Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat.
Kegiatan reses dan pengawasan yang berlangsung selama dua hari pada 13–14 September 2026 ini, mengusung tema program pemberdayaan ekonomi masyarakat Tahun Anggaran 2026. Acara tersebut dihadiri secara antusias oleh berbagai kelompok ternak serta pelaku usaha ekonomi kerakyatan setempat.
Dalam pemaparannya, Hj. Sri Dewi Anggraini menekankan bahwa sektor hulu seperti kelompok tani, ternak, dan nelayan memegang peranan krusial sebagai fondasi ekonomi kerakyatan.
“Melalui kelompok, masyarakat dapat mengembangkan usaha secara bersama, memperkuat kerja sama, meningkatkan keterampilan, serta membuka peluang pengembangan usaha yang lebih luas,” ujar legislator DPRD Jabar Dapil Kabupaten Bandung Barat ini.
Sebagai contoh konkret di sektor peternakan, intervensi dan dukungan pemerintah dapat difokuskan pada pengembangan populasi ternak yang berkelanjutan. Pengadaan pakan berkualitas serta efisiensi biaya produksi. Selain peningkatan kualitas pemeliharaan dan manajemen kendang, dan Perluasan akses pemasaran hasil usaha agar bernilai jual tinggi.
Sinergi dan Komitmen Kunci Keberhasilan Program
Kendati demikian, Hj. Sri Dewi mengingatkan bahwa efektivitas program pemerintah tidak cukup hanya bersandarkan pada besaran bantuan material yang digelontorkan. Diperlukan komitmen kolektif, tata kelola kelembagaan yang transparan, pendampingan intensif, serta pengawasan ketat agar bantuan tepat sasaran dan berdaya guna tinggi.
“Harapannya, kelompok-kelompok masyarakat ini bisa semakin mandiri. Bantuan yang diberikan jangan sampai berhenti sebagai bantuan sesaat saja, tetapi harus bisa berkembang dan menghasilkan manfaat jangka panjang untuk seluruh anggota kelompok,” tegasnya.
Melalui pengawasan dan pendampingan berkelanjutan ini, DPRD Provinsi Jawa Barat optimis sektor usaha mikro dan kelompok produktif di Bandung Barat mampu naik kelas, menciptakan kemandirian finansial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. (Candra)
