Bandung, MEDIASERUNI – Pemdaprov Jabar siap bekerjasama dengan Lembaga Pendidikan Tinggi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian, Sekda Jabar Herman Suryatman menduga, saat acara Halalbihalal Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti)  bersama Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Jabar,

Halal bihalal di Gedung Aptisi Jabar, Kota Bandung, Kamis 2 Mei 2024, juga melibatkan Asosiasi Badan Pengurus Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI), dan Aliansi Penyelenggara Perguruan Tinggi Indonesia (APPERTI) Jabar.

Sekda mengatakan itu karena mencurigai banyaknya sarjana dan lulusan sekolah yang masih menganggur. Sebagian duantaranya berasal dari perguruan tinggi.

“Dari angka statistik menunjukkan saat ini pengangguran Jawa Barat 7,44 persen,  3.5 juta kurang lebih rakyat Jabar masih menganggur. Saya curiga ini adalah para sarjana lulusan perguruan tinggi, lulusan SMA/SMK, juga SMP,” ungkap Herman.

Baca Juga:  Baliho Aep Syaepuloh Bukan Alat Peraga Kampanye tapi Fasilitas Jabatan

Untuk itu, Pemda Provinsi Jawa Barat siap untuk berkolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi, dalam pembangunan Jabar guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Semangat kolaborasi yang digaungkan Herman didorong permasalahan – permasalahan di lapangan, yang hanya bisa diselesaikan dengan cepat apabila seluruh pihak bahu membahu dan bekerja sama mencapai tujuan utama, yakni kesejahteraan masyarakat.

Herman mencontohkan, sejumlah  permasalahan yang menurutnya menjadi PR bersama antara lain angka kemiskinan 7,62 persen, penanganan tengkes (stunting) dengan program Zero New Stunting, dan angka pengangguran 7,44 persen atau sekitar 3,5 juta warga Jabar.

Baca Juga:  Ormas 234SC Deklarasi Mendukung Paslon Nomor Urut 2 Mas Boy di Pilkada Pemalang

“Apa pun institusinya, profesinya, saya kira bagaimana kita bisa mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sekda Herman.

Bicara kesejahteraan, menurut Herman, salah satu prioritasnya adalah menurunkan angka pengangguran secara signifikan.
Pemerintah bersama lembaga dan institusi terkait, juga perlu mengakselerasi dan memanfaatkan momentum bonus demografi di Indonesia.

Usia produktif dari generasi X diperkirakan akan berakhir tahun 2030, maka lembaga pendidikan harus menyiapkan generasi muda dengan bekal pendidikan yang matang.

Proses pembelajaran, kurikulum, dan kampus merdeka menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan.

“Ini saya kira PR bersama, bagaimana mungkin mahasiswa yang kemudian selesai menjadi sarjana mampu menyejahterakan masyarakat jika dirinya sendiri tidak sejahtera,” ujar Herman. (Mds/*)