PEMALANG, MEDIASERUNI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang kembali mencatatkan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah di Auditorium Lantai 3 Kantor BPK Perwakilan Jawa Tengah, Banyumanik, Kota Semarang, Kamis (11/6/2026).
LHP tersebut diterima langsung oleh Bupati Pemalang Anom Widiyantoro yang hadir bersama Penjabat Sekretaris Daerah, jajaran Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Sekretaris DPRD Kabupaten Pemalang.
Usai menerima laporan hasil pemeriksaan, Bupati Anom menyampaikan rasa syukur atas capaian opini WTP yang kembali diraih Kabupaten Pemalang. Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
“Alhamdulillah, Kabupaten Pemalang kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, khususnya di bidang pengelolaan dan administrasi keuangan daerah,” ujar Anom.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada BPK Perwakilan Jawa Tengah yang telah melaksanakan audit secara profesional sekaligus memberikan berbagai masukan yang dinilai bermanfaat bagi peningkatan kinerja pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Anom berharap raihan opini WTP dapat memperkuat kepercayaan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi terhadap Kabupaten Pemalang dalam pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Meski berhasil mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan, Pemkab Pemalang tidak berpuas diri. Seluruh rekomendasi dan catatan yang disampaikan BPK, kata Anom, akan menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan daerah.
“Setiap rekomendasi yang diberikan BPK telah kami inventarisasi melalui Inspektorat dan akan segera ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Kami berkomitmen menjadikan masukan tersebut sebagai langkah perbaikan ke depan,” tegasnya.
Dengan capaian tersebut, Pemkab Pemalang optimistis dapat terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang lebih baik.
