Sumedang, MEDIASERUNI.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan perubahan batas penghasilan orangtua bagi mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Ia meminta syarat tersebut disesuaikan dengan upah minimum provinsi (UMP) di daerah domisili mahasiswa.
Usulan itu disampaikan Dedi kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi saat memberikan kuliah umum kepada mahasiswa baru Universitas Padjadjaran (Unpad) dalam rangka Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) di Jatinangor, Sumedang, Senin 10 Agustus 2026.
Menurut Dedi, mahasiswa dari keluarga dengan penghasilan di bawah batas UMP seharusnya memiliki kesempatan memperoleh KIP Kuliah. Untuk Jawa Barat, ia menyebut batas tersebut berada di kisaran Rp 2,3 juta sesuai besaran UMP.
“Saya usul agar nanti ketentuannya di bawah Rp 10 juta boleh dapat KIP,” kata Dedi dalam kesempatan tersebut. Usulan itu muncul setelah sejumlah mahasiswa menyampaikan keluhan terkait tingginya biaya pendidikan dan kebutuhan hidup selama kuliah. Selain UKT, mahasiswa juga harus menanggung biaya kos dan kebutuhan sehari-hari di kawasan Jatinangor.
“Keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi alasan mahasiswa berhenti kuliah,” tegas gubernur Dedi. Ia bahkan memberikan bantuan kepada sejumlah mahasiswa, mulai dari biaya kos, kuliah gratis hingga modal usaha.
Ada mahasiswa yang mendapat bantuan biaya kos selama dua tahun, pembebasan biaya kuliah selama lima semester, hingga modal usaha Rp 5 juta untuk membantu memenuhi kebutuhan selama menjalani pendidikan.
Dedi juga mendorong mahasiswa tidak hanya mengejar gelar akademik, tetapi memperbanyak pengalaman dan menjadikan berbagai kesulitan sebagai proses untuk membentuk kemandirian. “Jangan hanya mengejar gelar akademik namun perbanyak pengalaman selama menjadi mahasiswa,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, mahasiswa juga menyampaikan sejumlah persoalan, termasuk kondisi jalan di kawasan kampus Jatinangor. Dedi menjelaskan sebagian jalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat. Meski begitu, Pemprov Jabar siap berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mencari solusi perbaikannya.
Sementara itu, mahasiswa kedokteran hewan mendapat dorongan dari Dedi untuk tidak minder dengan pilihannya. Menurutnya, kebutuhan dokter hewan di sektor swasta, BUMN hingga pemerintahan masih besar.
Dedi berharap seluruh mahasiswa dapat menyelesaikan pendidikan tanpa terkendala persoalan ekonomi. Menurutnya, pendidikan tinggi harus menjadi pintu menuju masa depan yang lebih baik bagi generasi muda. (*)
