Sukabumi, MEDIASERUNI.ID – Kelangkaan BBM subsidi jenis Bio Solar terjadi di sejumlah SPBU wilayah Pajampangan, Kabupaten Sukabumi. Kondisi ini dikeluhkan para sopir angkutan barang karena berdampak langsung pada meningkatnya biaya operasional perjalanan.
Para sopir terpaksa membeli BBM non-subsidi dengan harga lebih mahal agar aktivitas distribusi barang tetap berjalan, terutama untuk pengiriman logistik antar daerah.
Endin, sopir angkutan beras asal Surade, mengaku kesulitan mendapatkan Bio Solar saat melakukan perjalanan menuju Bogor pada Jumat 24 April 2026, malam. Ia berangkat dari Surade sekitar pukul 18.15 Wib dengan membawa muatan beras. Namun, hampir seluruh SPBU yang dilaluinya dilaporkan kehabisan stok Bio Solar.
Menurut Endin, kekosongan terjadi di sejumlah SPBU mulai dari Surade, Jampangkulon, Cikembang, Pamuruyan, Parungkuda, Cicurug hingga Cigombong.
“Kalaupun ada stok, antreannya sangat panjang sampai berjam-jam. Saya akhirnya membeli Pertamina Dex seharga Rp23.900 per liter agar perjalanan tetap lanjut,” ujarnya, Sabtu 25 April 2026.
Ia menilai kondisi tersebut sangat memberatkan sopir angkutan barang, terutama pengangkut kebutuhan pokok yang harus beroperasi setiap hari. Endin berharap pemerintah dan Pertamina segera mencari solusi agar distribusi Bio Solar kembali normal dan tidak menghambat distribusi logistik masyarakat.
Hingga Sabtu pagi, stok Bio Solar di sejumlah SPBU masih kosong. Sejumlah kendaraan bahkan terlihat mengantre di SPBU Cibadak untuk mendapatkan solar.
Sementara itu, Pengawas SPBU Cimaja Surade, Elan, membenarkan stok Bio Solar pada Sabtu mengalami kekosongan akibat tidak adanya pengiriman dari Pertamina.
“Setiap Sabtu memang tidak ada pengiriman karena kebijakan distribusi yang dikenal dengan istilah kitir,” ucap Elan.
Elan menjelaskan pola distribusi BBM di setiap SPBU berbeda. Di SPBU Cirangkong Surade misalnya, pengiriman tidak dilakukan pada Jumat, sedangkan SPBU Cimaja mengalami kekosongan pada Sabtu.
Kebijakan pengaturan distribusi tersebut dilakukan untuk menjaga kuota penyaluran BBM subsidi agar tetap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. (Prima)
