Bandung, MEDIASERUNI.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Jawa Barat resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jawa Barat, Bandung.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Rabu 5 Agustus 2026, menyatakan, arah pembangunan pada 2027 difokuskan untuk menuntaskan berbagai layanan dasar yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Program prioritas tersebut meliputi sektor pendidikan, elektrifikasi, infrastruktur, hingga penanganan rumah tidak layak huni (rutilahu).
“Sekolah-sekolah di Jawa Barat ditargetkan memiliki kondisi yang layak, sehingga pelayanan pendidikan dapat berjalan optimal,” ucap Dedi Mulyadi. Selain itu, pemerintah juga menargetkan penyelesaian akses listrik bagi sekitar 80 ribu warga yang hingga kini belum menikmati layanan kelistrikan.
Di sektor infrastruktur, Pemprov Jabar akan memperkuat konektivitas jalan mulai dari jalur nasional, provinsi, kabupaten hingga desa. Langkah ini bertujuan membuka akses bagi wilayah yang masih terisolasi sekaligus mempermudah masyarakat memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.
“Pembangunan bukan hanya membangun jalan, tetapi memastikan masyarakat dapat mengakses sekolah, layanan kesehatan, dan fasilitas publik dengan mudah,” ujar Dedi.
Selain itu, penyelesaian program rutilahu juga menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan anggaran 2027. Melalui kesepakatan KUA-PPAS tersebut, Pemprov Jabar dan DPRD berkomitmen mengarahkan anggaran pada program yang mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di seluruh Jawa Barat. (*)
