Sukabumi, MEDIASERUNI.ID – Bupati Sukabumi H. Asep Japar meluncurkan logo Hari Jadi Kabupaten Sukabumi ke 156 tahun di momen rapat dinas yang dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Pendidikan, Kecamatan Cikembar, Senin 20 Juli 2026.
Berdasarkan pantauan, logo hari Jadi Kabupaten ke 156 tersebut bertuliskan angka dengan ornamen gambar padi, gunung dan pantai. Gambar tersebut menggambarkan agrowisata dan pariwisata yang menjadi penguatan Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Bupati Sukabumi H. Asep Japar mengatakan, logo tersebut menggambarkan harapan Kabupaten Sukabumi ke depan. Terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui agroindustri dan pariwisata.
“Logo yang diluncurkan memiliki banyak makna luar biasa. Hal itu menggambarkan harapan ke depan untuk Kabupaten Sukabumi,” ujarnya.
Berkaitan kegiatan Hari Jadi Kabupaten Sukabumi, menurutnya tetap memunculkan berbagai potensi di Kabupaten Sukabumi. Hal itu seperti UMKM, pariwisata, dan yang lainnya.
“Harapannya, melalui Hari Jadi Kabupaten Sukabumi dapat mengangkat potensi yang dan menyejahterakan masyarakat. Terutama pariwisata dan pertanian yang akan terus kita maksalkan,” ucapnya.
Selain peluncuran logo Hari Jadi Kabupaten Sukabumi, berbagai hal pun dibahas di dalam rapat tersebut. Baik dari sisi evaluasi maupun target yang harus dicapai atau diselesaikan. “Berbagai hal yang harus segera diselesaikan, kami bahas dalam rapat ini,” ungkapnya.
Hal tersebut diamini Wakil Bupati Sukabumi H. Andreas. Bahkan Wabup lebih spesifik mendorong berbagai hal agar semua sejalan dalam mewujudkan visi Kabupaten Sukabumi yang Mubarakah.
“Kami concern dalam pembenahan agar Sukabumi semakin baik di 2030 nanti. Maka dari itu, kolaborasi hingga sinergitas harus terus digalakan agar semua berjalan sesuai koridor,” bebernya.
Selain itu, Pemerintah Kabupaten Sukabumi pun berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Termasuk tarap kesehatan masyarakat.
“Target realisasi pendapatan mari kita maksimalkan. Termasuk tarap keesehatan masyarakat. Salah satunya kami mendorong SPPG agar mendapatkan pekerjanya terdaftar di BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Perangkat daerah dapat memonitornya agar semua bisa terealisasi,” pungkasnya. (Irma)
