SEMARANG, MEDIASERUNI – Sejumlah 7.810 Kepala Desa menghadiri sekolah anti korupsi yang di gelar oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
di Stadion Jatidiri Semarang, Selasa 29 April 2025.
Ratusan Kepala Desa atau Paguyuban (Simongklang) dari Kabupaten Pemalang turut serta dengan semangat perjuangan mereka ektra waktu sejak pukul 05 : 00 WIB pagi sudah beranjak berangkat ke Semua.
Kemudian ada salah satu di Desa anti korupsi yang sudah kesekian kali mendapatkan penghargaan dari pihak (KPK) yakni di Desa Bojong nangka Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang.
Namun acara yang sangat meriah ini dan sangat di sayangkan, ada tiga personil Kepala Desa Pedurungan, Desa Sokawang dan Desa Banjaran Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang terhalang sakit,”kata Imam Wibowo selaku Kepala Desa Penggarit dan merupakan Dewan Penasihat di Paguyuban Kepala Desa (Simongklang) Kabupaten Pemalang.
Hal ini disampaikan oleh Sugeng Riyadi selaku Kepala Desa Gunungjaya dan merupakan Ketua Paguyuban Kepala Desa (Simoklang) Kecamatan Belik menyampaikan bahwa.
“Pastinya acara ini yang di gagas Bapak Gubernur banyak manfaat nya, maka kami mewakili 13 Desa di Kecamatan Belik tentu dengan semangat dan senang hati, adapun rekan-rekan Kepala Desa yang tidak hadir karena sakit, kita sama-sama mendoakan agar segera pulih kembali kesehatan nya,”kata Ketua (Simoklang) Belik saat hendak masuk Stadion Jatidiri.
Hal ini disampaikan oleh Wendy Pratama selaku Pelaksana dari (Dispermades) Kabupaten Pemalang bahwa.
Pendataan rekan-rekan Kepala Desa dari Kabupaten Pemalang sudah ok dan juga Pak Kadis dan Pak Wakil Bupati sedang membantu acara ini didalam bersama Bapak Gubernur,”kata Wendy Pratama kepada Media Seruni saat di depan pintu masuk (Gat-A).
Acara di Stadion Jatidiri Semarang siang tadi terpantau oleh Media Seruni bak bagaikan lautan manusia, hal ini diungkapkan oleh beberapa Kepala Desa bahwa.
“Acarane rekasa banget bahkan ora teyeng blebu meng njero, soale akeh wonge sing pada teka dari pada lapangane kurang luas,”kata beberapa Kepala Desa dari Cilacap menggunakan dialek (ngapak), artinya, kelompok mereka kesusahan masuk Stadion, karena kapasitas luas penampungannya masih kurang luas.
Terpisah, Ahmad Luthfi selaku Gubernur Jawa Tengah telah menghadirkan 7.810 personil para Kepala Desa dari seluruh di Jawa Tengah yang ikut dalam kegiatan Sekolah Anti Korupsi di Stadion Jatidiri Semarang, Selasa 29 April 2025.
Hal ini Luthfi mengatakan, para Kepala Desa penting mendapatkan bekal pengelolaan keuangan dengan bersih dan sehat menghindari praktik korupsi.
“Sebagai tindak preventif dan preemtif agar menanamkan kejujuran dalam pengelolaan keuangan di Desa. Sehingga, pemerintahan Desa khususnya dalam masalah pengelolaan keuangan transparan dan bersih,”kata Luthfi.
Bekal diberikan Pemprov Jateng bagi para Kades se-Jawa Tengah itu tak hanya soal pencegahan korupsi. Tetapi, Gubernur juga akan membekali mereka pembangunan di pedesaan.
Bagi Pemprov Jateng, Gubernur Luthfi berharap, kolaborasi bersama dengan pemerintah di tingkat Desa dapat memudahkan pembangunan tercapai. Sehingga harapannya, pemerataan juga menyeluruh hingga tingkatan desa ruang lingkupnya dan tepat sasaran.
“Kita undang dari (KPK), Ombudsman, Kejaksaan, Kepolisian dan BPKP. Berikan pembekalan pada para Kades dalam pembangunan yang taat aturan.
Sehingga ke Desa, pembangunan berdampak luas dan memudahkan masyarakat. Dan juga menjadi koordinasi lintas stakeholder secara langsung kepada pemerintah Desa untuk memonitor tujuan bersama meningkatkan pembangunan dan mencapai kesejahteraan masyarakat,”ucap Gubernur Luthfi.
Luthfi menekankan bahwa pembangunan di Desa di Jawa Tengah mesti maksimal. Alasanya, Desa bisa menjadi pusat perekonomian. Terlebih lagi banyak potensi yang bisa dikembangkan di masing-masing Daerah.
Sebagai pembicara utama (keynote speaker) pada acara yang diinisiasi Gubernur Jateng itu adalah Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Fitroh Rohcahyanto. Narasumber selanjutnya adalah Direktur Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Jateng Kombes Pol Arif Budiman, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng Tri Handoyo dan Jaksa Fungsional Kejaksaan Tinggi Jateng,”terangnya.(Red)
