Karawang, MEDIASERUNI.ID – Angka kasus HIV akibat perilaku seksual berisiko dan menyimpang di Kabupaten Karawang yang mencapai 4.733 kasus, sebagian besar didominasi oleh kelompok lelaki suka lelaki (LSL) menjadi alasan mendasar didorongnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pencegahan dan Penanggulangan Penyimpangan Seksual.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Penyimpangan Seksual DPRD Karawang, Saidah Anwar, menjelaskan bahwa aturan ini digodok sebagai langkah preventif dalam merespons tingginya kasus seksual berisiko di wilayah tersebut.
”Perda ini digodok untuk langkah preventif dalam rangka pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan perilaku seksual menyimpang serta seksual berisiko, sekaligus melindungi ibu dan anak,” ujar Saidah, baru-baru ini.
Saidah menyoroti bahwa maraknya fenomena ini sempat mengemuka usai munculnya temuan kegiatan kelompok tertentu di salah satu tempat hiburan malam (THM) beberapa bulan lalu. Fenomena tersebut dinilai membutuhkan penanganan hukum dan sosial yang tegas serta mendesak.
Ia menyebutkan, cakupan penyimpangan dan perilaku berisiko yang menjadi perhatian dalam perda ini meliputi hubungan sesama jenis (LSL dan lesbian) yang menyumbang angka penularan HIV terbesar, perilaku pedofilia (orang dewasa yang menyukai anak-anak), tindakan eksibisionisme atau mengintip orang lain, hingga kebiasaan bergonta-ganti pasangan tanpa pelindung.
Mengingat tingginya akumulasi kasus HIV di Kabupaten Karawang, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) ini disiapkan dengan pasal-pasal komprehensif yang mencakup sejumlah poin utama untuk penanganan secara menyeluruh.
Langkah strategis tersebut di antaranya mencakup pembentukan Satuan Tugas (Satgas) guna memperketat pengawasan serta melakukan penindakan terpadu di lapangan.
Selain itu, Raperda ini juga memuat program rehabilitasi dan deteksi dini untuk memberikan penanganan medis serta psikologis yang tepat bagi individu yang terpapar.
Pemerintah daerah bersama pihak terkait juga fokus pada langkah pencegahan serta pengobatan intensif bagi penderita penyakit menular seksual, yang didukung pula dengan penyediaan layanan konsultasi dan pengaduan berupa posko khusus serta ruang penanganan bagi masyarakat.
Pengesahan regulasi ini dirasa semakin mendesak menyusul berbagai catatan kasus hukum yang ditangani Polresta Karawang dan sempat menjadi sorotan publik.
Saidah mencontohkan beberapa kejadian memprihatinkan, seperti kasus seorang anak gadis yang sempat dilaporkan hilang selama empat hari sebelum akhirnya ditemukan di sebuah hotel, hingga kasus terpisah yang melibatkan belasan anak akibat tindakan pedofilia dan eksibisionisme.
Menurutnya, perda ini nantinya berlaku menyeluruh untuk melindungi anak-anak dan kaum perempuan di segala jenjang usia dari ancaman kekerasan maupun penyimpangan seksual.
”Saya berharap raperda ini bisa menjadi solusi sekaligus jawaban bagi orang tua serta masyarakat dalam melindungi generasi berikutnya dari bahaya penyimpangan orientasi seksual, serta mampu mendeteksi dan mencegah penyebaran perilaku menyimpang secara lebih luas,” pungkasnya.
