Bandung, MEDIASERUNI – Penjabat Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin mendampingi Wakil Presiden Kyai Ma’ruf Amin membuka acara Rapat Koordinasi Nasional  Penanggulangan Bencana atau Rakornas PB 2024.

Kegiatan Rabu 24 April 2024, berlangsung di Hotel Pullman Kota Bandung. Dalam kesempatan itu, Bey Machmudin mendapatkan beberapa arahan dari Wapres Kyai Ma’ruf, terkait kejadian bencana alam yang pada 2023 didominasi bencana hidrometeorologi.

Dalam arahannya, Wapres RI menyebut seluruh stakeholders harus bahu membahu berinovasi dalam menghadirkan teknologi yang dapat mendeteksi kebencanaan. Tak hanya itu, Ia pun menyebut teknologi yang dihadirkan oleh kecerdasan manusia sangat berguna untuk memantau potensi bencana.

Baca Juga:  Integritas Jadi Kunci, Taswin Zakaria Berkomitmen Bawa Bank bjb ke Puncak Industri Perbankan

“Teknologi kecerdasan buatan akan berguna untuk untuk memantau potensi bencana, mengembangkan sistem peringatan dini, meningkatkan kapasitas mitigasi bencana, serta meminimalkan risiko bencana,” ucap Wakil Presiden Kyai Ma’ruf Amin.

Apabila hal tersebut dapat direalisasikan oleh seluruh pimpinan stakeholders di seluruh Indonesia, Ma’ruf Amin meyakini kebencanaan dapat dilakukan melalui pemetaan terstruktur dan terintegrasi dengan teknologi.

“Hal ini menjadi penting untuk mengendalikan risiko bencana yang ada, sekaligus mengurangi timbulnya risiko bencana baru,” ujarnya.

Baca Juga:  Danlanal Bandung Ikuti Apel Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Hidrometeorologi Dan Pilkada 2024

Wapres juga menekankan untuk menguatkan pelayanan kebencanaan. Hal tersebut bisa dilakukan melalui penguatan kelembagaan BPBD baik dalam hal kewenangan, kompetensi sumber daya manusia, logistik, dan peralatan.

Arahan selanjutnya yaitu agar diterapkannya kebijakan dan upaya pemulihan pascabencana. Untuk itu perlu adanya pembagian peran Pusat dan daerah secara proporsional, membangun ketangguhan dan kemandirian masyarakat dan mengurangi risiko bencana di masa akan datang.

Guna mewujudkan itu, Ma’ruf Amin meminta pemerintah daerah berkolaborasi dengan Pemerintah Pusat dalam skema pembiayaan dalam menanggulangi kebencanaan. (Mds/*)